PERAN CAMAT DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG

  • Kismiati Ratri Ramadani Universitas Negeri Surabaya
  • Muhammad Farid Ma'ruf Universitas Negeri Surabaya
Keywords: Peran, Camat, Pembinaan dan Pengawasan, Administrasi Pemerintahan Desa

Abstract

Pemerintah kecamatan merupakan salah satu dari penyelenggara otonomi daerah. Salah satu tugas dari Pemerintah Kecamatan adalah membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa. Permasalahan yang ada dalam pelaksanaan Pemerintah Kecamatan kompleks dan dinamis. Hal ini juga dipicu dengan adanya kebutuhan masyarakat pada era modern ini semakin beragam. Dalam menjalankan tugas membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, tentunya Camat bersama jajaran Pemerintah Kecamatan mengalami kendala dalam melaksanakannya. Pemerintah Kecamatan juga terus berupaya untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan dengan baik.  Pemerintah Kecamatan Perak sendiri sejauh ini melaksanakan pelayanan kepada pemerintahan desa juga warga pemohon dengan semaksimal mungkin. Peran Camat sebagai Pembina dan Pengawas Administrasi Pemerintahan Desa sangat penting untuk memacu perkembangan desa. Hal ini dikarenakan desa juga masih membutuhkan bimbingan dari Camat dalam pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan peran Camat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Camat Perak dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa didampingi oleh staf Pemerintah Kecamatan Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga berkerjasama dengan pendamping desa yang berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melaksanakan pembinaan secara teknis Pengawasan terkait Administrasi Pemerintahan Desa dilaksanakan secara teknis oleh Inspektorat Kabupaten Jombang. Pembinaan yang dilaksanakan oleh Camat Perak dalam bentuk Konferensi dengan Perangkat Desa, khususnya Kepala Desa dengan Sekretaris Desa secara rutinan. Selain konferensi, Camat dalam melaksanakan pembinaan juga dengan memberikan fasilitas bersama dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Camat Perak dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

Kata Kunci: Peran, Camat, Pembinaan dan Pengawasan, Administrasi Pemerintahan Desa

  

The sub-district government is one of the organizers of regional autonomy. One of the duties of the District Government is to guide and supervise the implementation of village administration in accordance with the provisions of laws and regulations governing the village. The problems that exist in implementing the District Government are complex and dynamic. This is also triggered by the increasingly diverse needs of society in this modern era. In carrying out the task of fostering and supervising the implementation of village governance, of course the Camat and the ranks of the District Government experience obstacles in implementing it. The District Government also continues to strive to ensure that village governance runs well. The Perak Subdistrict Government itself has so far provided services to the village government as well as to the petitioners as much as possible. The role of the sub-district head as supervisor and supervisor of village administration is very important to spur village development. This is because the village still needs guidance from the Camat in the implementation of Village Government Administration. The purpose of this research is to find out, analyze, and explain the role of the sub-district head in the implementation of guidance and supervision of the implementation of Village Government Administration in Perak District, Jombang Regency. The research method used by researchers is a descriptive method with a qualitative approach. The results showed that the Head of the Perak Sub-District in carrying out guidance and supervision of Village Government Administration was accompanied by District Government staff, the Head of the Government Section and the Head of the Community and Village Empowerment Section also collaborated with village assistants from the Community and Village Empowerment Service to carry out technical guidance related to Administration. Village government is technically implemented by the Inspectorate of Jombang Regency. Coaching carried out by the Head of the Perak Sub-District in the form of a Conference with Village Officials, in particular the Village Head and the Village Secretary on a regular basis. In addition to conferences, the Camat in carrying out coaching also provides facilities with related agencies to increase the capacity of village officials. Supervision carried out by the Head of the Perak Sub-District is carried out directly and indirectly.

Keywords: Role, Head of Sub-District, Guidance and Supervision, Village Government Administration

References

Armiwal, Sholahuddin, A., & Shadana, K. (2018). The Role of Subdistrict Head in Gampong Development In Subdistrict Pidie, Pidie Regency. IOSR Journal Of Humanities And Social Science, 23(8), 46–53. https://doi.org/10.9790/0837-2308084653
Ermawati. (2017). Penerapan Supervisi Akademik dalam Meningkatkan Kinerja Guru di Sma Negeri 1 Tikep Kab. Muna Barat [IAIN Kendari]. In Repository Perpustakaan IAIN Kendari. http://digilib.iainkendari.ac.id/id/eprint/800
Eviana, L. (2015). Peran Guru Bimbingan Konseling dalam Mengatasi Kejenuhan Belajar pada Kelas Akselerasi di Madrasah Aliyah Negeri Ngawi [Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya]. In Digital Library UIN Sunan Ampel Surabaya. http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/6828
Fadly, M., Supriatna, T., Mulyati, D., & Simangunsong, F. (2018). The Local Government Strategy in Sub-District Development as the Center of Economic Development with One Sub-District One Product Based at Mukomuko Region in Bengkulu Province. Journal of Public Administration and Governance, 8(3), 374. https://doi.org/10.5296/jpag.v8i3.13545
Forkuor, D., & Wusu Adjei, P. O. (2016). Analysis of Prospects and Challenges of Sub-District Structures under Ghana’s Local Governance System. Journal of Sustainable Development, 9(3), 147. https://doi.org/10.5539/jsd.v9n3p147
Husnayaini, Agus, A. A., & Rifdan. (2018). Fungsi Pengawasan Dalam Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng. Jurnal Tomalebbi : Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum Dan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn), V(1), 13–34. https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/6762
Irwandi, H., & Ratnadewi. (2018). Kebijakan Pemerintah Kecamatan dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2(2), 147–152.
Khasanah, A. (2017). Implementasi Bimbingan Antara Sekolah Dan Orangtua Pada Siswa Agresif Kelas 2 SD Muhammadiyah 19 Kemlayan Tahun 2016/2017 [Universitas Muhammadiyah Surakarta]. In eprints.ums.ac.id. http://eprints.ums.ac.id/50490/
Ma’ruf, M. F. (2019). Kompetensi Anggota Dprd Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Jakp Unand, IV(April), 55–66. http://jakp.fisip.unand.ac.id
Mahardhani, A. J., Sulton, S., & Sunarto, S. (2020). Peran Civil Society Organization (Cso) Dalam Perumusan Kebijakan Publik (Kajian Di Kabupaten Ponorogo). JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 4(2), 59. https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n2.p59-62
Mujahidin. (2019). Appointment of Head of Sub District Based on Government Regulation Number 17 of 2018 Concerning Districts in Central Lombok Regency. 3(7), 10–21.
Naue, G., Sambiran, S., & Singkoh, F. (2018). Peran Camat dalam Membina Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado. Jurnal Eksekutif, 1(1), 1–11.
Sekarsari, R. W., & Winarno, T. (2018). Smart Kampung Sebagai Wujud Kemajuan Sistem Administrasi Dan Manajemen Di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 2(2), 82. https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n2.p82-87
Wicaksono, I., & Diamantina, A. (2019). Implementation of Attributive and Delegative Authority of Sub District Head in the Local Government Procedures. Jurnal Hukum Novelty, 10(2), 179. https://doi.org/10.26555/novelty.v10i2.a13782
Wulandari, Y. (2017). Implementasi Kompensasi Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) dalam Mengoptimalkan Kinerja Pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat [Universitas Pasundan Bandung]. http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/28011
Yakuasa, S., Prihatin, I., & Fatmawati, E. (2019). Pengaruh Fasilitas dan Kreativitas Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKNI) di SMK Sekecamatan Pontianak Tenggara [IKIP PGRI Pontianak]. http://digilib.ikippgriptk.ac.id/534/

Landasan Hukum
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Jombang
Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan
Website
Wijaya, A. (2019). Koordinasi dan Konsultasi. https://orooroombo-pronojiwo.lumajangkab.go.id/index.php/first/artikel/126
Published
2021-07-02
Section
Articles