INTERGOVERNMENTAL RELATIONS DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DI KABUPATEN TRENGGALEK (Studi Pada Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

  • Muhammad Jawwadul Hammam Jazuli S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
  • Deby Febriyan Eprilianto S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Keywords: Kerja Sama Daerah, Pemerintah Daerah, Kebudayaan dan Pariwisata

Abstract

Kebudayaan dan pariwisata termasuk kedalam urusan pemerintahan pilihan bagi pemerintah daerah sehingga pengelolaan dan pengembangannya disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah. Dalam rangka pengembangan bidang kebudayaan dan pariwisata, Pemerintah Kabupaten Trenggalek melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta. Naskah kesepakatan bersama telah ditandatangani pada tanggal 1 September 2022. Namun, terdapat masalah dalam prosesnya seperti tidak adanya regulasi, koordinasi yang terhambat, ketidakproporsionalan kerja sama serta kesulitan pengasimilasian bentuk kerja sama. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memperoleh gambaran menyeluruh terkait kerja sama Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Trenggalek. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Adapun fokus penelitian yang digunakan yaitu teori intergovernmental relations menurut Wright. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya inisiasi kerja sama dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek disambut baik oleh Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta. Kedua daerah memiliki rasa kepercayaan yang tinggi satu sama lain. Pemerintah Kabupaten Trenggalek hendak mewujudkan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 yaitu Panggul Little Jogja, sedangkan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta ingin mengenalkan budaya khas Yogyakarta. Namun, kerja sama ini cenderung belum proporsional, baik dari segi pembiayaan maupun imbal balik serta tidak adanya peraturan daerah tentang kerja sama daerah. Kemudian forum-forum formal setelah penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama jarang dilakukan dan hanya berkomunikasi secara informal.

Kata Kunci: Kerja Sama Daerah, Pemerintah Daerah, Kebudayaan dan Pariwisata.

 

Culture and tourism are included in optional government affairs for local governments so that their management and development are tailored to the conditions and potential of the region. In order to develop the field of culture and tourism, the Trenggalek Regency Government cooperates with the Provincial Government of Yogyakarta. The memorandum of understanding was signed on September 1, 2022. However, there are problems in the process such as the absence of regulations, hampered coordination, disproportionality of cooperation and difficulty assimilating the form of cooperation. Therefore, this research aims to find out and obtain a comprehensive picture of the cooperation between the Trenggalek Regency Government and the Provincial Government of Yogyakarta in developing culture and tourism in Trenggalek Regency. The method used is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques through interviews, observation and documentation are analyzed using qualitative data analysis techniques. The research focus used is the theory of intergovernmental relations according to Wright. The results showed that the initiation of cooperation from the Trenggalek District Government was welcomed by the Yogyakarta Provincial Government. Both regions have a high sense of trust in each other the Trenggalek Regency Government wants to realize the RPJMD of Trenggalek Regency in 2021-2026, namely Panggul Little Jogja, while the Yogyakarta Provincial Government wants to introduce the typical culture of Yogyakarta. However, this cooperation tends to be disproportionate, both in terms of financing and reciprocity and the absence of regional regulations on regional cooperation. Then formal forums after the signing of the Joint Agreement Script are rarely carried out and only communicate informally.

Keywords: Interregional Cooperation, Local Government, Culture and Tourism. 

References

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak.

Aryanti, Oennita Fita Dewi dan Kristina Setyowati. (2018). "Kerjasama Antar Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Kawasan Sangiran". Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan, 2(1), 106–117. https://doi.org/10.32630/sukowati.v2i1.50

Austin, Stephanie E., dkk. (2018). "Intergovernmental relations for public health adaptation to climate change in the federalist states of Canada and Germany". Global Environmental Change, 52, 226–237. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2018.07.010

Budiyono, dkk. (2015). "Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah". Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 17(3), 419–432. Retrieved from http://www.e-repository.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6077

Cahyandari, Alifiah Tri Setya dan Galih Wahyu Pradana. (2022). "Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Urusan Wajib Lingkungan Hidup (Studi Upaya Pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Sidoarjo)". Publika, 10(1), 159–174. https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p159-174

de Oliveira, Jose A. Pupim. (2019). "Intergovernmental relations for environmental governance: Cases of solid waste management and climate change in two Malaysian States". Journal of Environmental Management, 233, 481–488. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.11.097

Eprilianto, Deby Febrian dan Dian Febri Artanti. (2023). "Manajemen Strategi Kerjasama Antar Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Utara dalam Pengendalian Laju Inflasi pada Program Misi Dagang Ekonomi Pasar". Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan, 14(1), 31–44. https://doi.org/10.23960/administratio.v14i1.338

Ma’ruf, Muhammad Farid dan Prasetyo Isbandono. (2016). "Urgensi Kerjasama Antar Daerah (Intergovernmental) dalam Penanganan Bencana Alam di Daerah". JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 1(1), 47–54. https://doi.org/10.26740/jpsi.v1n1.p47-54

Gunawan, Asropin, dan Muhammad Farid Ma’ruf. (2020). "Collaborative Governance dalam Upaya Merespon Pengaduan Masyarakat terkait Lalu Lintas (Studi Pada Radio Suara Surabaya dan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya)". Publika, 8(2), 1–10. https://doi.org/doi.org/10.26740/publika.v8n2.p%25p

Ipan, dkk. (2021). "Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting". Ekonomi Dan Bisnis, 18(3), 383–391. Retrieved from https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/2219

Irawan, Denny. (2017). "Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya)". Kebijakan Dan Manajemen Publik, 5(3), 1–11. Retrieved from https://journal.unair.ac.id/KMP@collaborative-governance-%28studi-deskriptif-proses-pemerintahan-kolaboratif-article-11732-media-138-category-.html

Irawanto, dkk. (2015). "Intergovernmental Relations and Dilemma of the Cooperation". J. Basic. Appl. Sci. Res, 5(8), 76–85. Retrieved from www.textroad.com

Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. (2022). Sri Sultan Hadiri Muhibah Budaya Trenggalek, Perkuat Persahabatan Trah Mataram, (Online) , (https://www.kratonjogja.id/peristiwa/1220-sri-sultan-hadiri-muhibah-budaya-trenggalek-perkuat-persahabatan-trah-mataram/, diakses 5 Januari 2023).

Krisnugrahanto, Pratomo Aji dan Denny Zulkaidi. (2020). "Strategi Terintegrasi untuk Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya di Kota Surakarta". KALPATARU, 29(2), 65–86. https://doi.org/10.24832/kpt.v29i2.623

Mutiarawati, Tika dan Sudarmo. (2021). "Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan". Wacana Publik, 1(1), 82–98. https://doi.org/10.20961/wp.v1i1.50892

Pietersen, Johny Masego. 2017. Intergovernental Relations: Delivery of Potable Water To Poor Comunities in Diepsloot of Gauteng Province. Pretoria: University of South Africa.

Putranto, Aditya Eka. (2013). "Peran BKAD Subosukawonosraten Dalam Kerjasama Antar Daerah". Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota, 9(2), 111–121. https://doi.org/10.14710/pwk.v9i2.6515

Raharjana, Destha T. dan Pande Made Kutanegara. (2019). "Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Cagar Budaya". JURNAL TATA KELOLA SENI, 5(1), 50–65. https://doi.org/10.24821/jtks.v5i1.3145

Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Supriyadi, Endang Irawan. (2021). "Pergeseran Dalam Paradigma Ilmu Administrasi Publik". Jurnal Sosial Dan Humaniora, 3(1), 9–16. https://doi.org/10.52496/rasi.v3i1.117

Zellatifanny, Cut Medika dan Bambang Mudjiyanto. (2018). "Tipe Penelitian Deskripsi dalam Ilmu Komunikasi". Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi, 1(2), 83–90. https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20

Published
2024-01-02
Section
Articles
Abstract Views: 103
PDF Downloads: 42