TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH MELALUI PROGRAM BEBAS DENDA DI SENTRA PELAYANAN PUBLIK MENUR SURABAYA (STUDI KASUS: RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN TANAH)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya optimalisasi pengelolaan Retribusi Izin Pemakaian Tanah (IPT) di Kota Surabaya sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, perbedaan kebijakan antar daerah mendorong kecenderungan wajib retribusi untuk menghindari pembayaran, sehingga realisasi penerimaan Retribusi IPT belum mencapai target. Pemerintah Kota Surabaya menerapkan Program Bebas Denda sebagai upaya penataan piutang dan peningkatan kepatuhan wajib retribusi guna mendukung optimalisasi tata kelola keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana tata kelola keuangan daerah melalui Program Bebas Denda di Sentra Pelayanan Publik Menur Surabaya pada Retribusi IPT. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis berdasarkan teori penerapan good governance dalam pengelolaan keuangan daerah dari Moenek dan Suwanda (2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator wawasan ke depan, pengelolaan Retribusi IPT telah diarahkan untuk mendukung PAD melalui Program Bebas Denda, namun belum ada kejelasan arah kebijakan di masa mendatang. Pada indikator transparansi, keterbukaan informasi dasar telah berjalan baik, tetapi informasi tarif retribusi masih kurang jelas. Pada indikator akuntabilitas, mekanisme pertanggungjawaban telah tersedia, namun pemahaman wajib retribusi masih terbatas. Pada indikator kepastian hukum, dasar hukum telah ada, tetapi kepastian bagi masyarakat belum sepenuhnya dirasakan. Pada indikator efisiensi dan efektivitas, Program Bebas Denda meningkatkan kemudahan pelayanan dan penerimaan retribusi, namun belum membentuk kepatuhan yang berkelanjutan.