PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP (STUDI UPAYA PENGELOLAAN LIMBAH B3 DI KABUPATEN SIDOARJO)

Abstract

Adanya pandemi COVID-19 di Indonesia berkaitan erat dengan bertambahnya limbah infeksius yang dihasilkan tenaga medis maupun masyarakat. Jika semakin banyak masyarakat yang terjangkit COVID-19 maka semakin penuh kapasitas rumah sakit dan seiring pula dengan peningkatan jumlah limbah yang dihasilkan. Limbah infeksius termasuk kedalam kategori Limbah B3 yakni mengandung bahan berbahaya dan beracun yang dapat mencemarkan, merusak dan membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan makhluk hidup. Kabupaten Sidoarjo yang sempat menjadi wilayah zona merah persebaran COVID-19 tentu tidak terhindarkan dari permasalahan limbah B3 yang dihasilkan oleh sektor pelayanan kesehatan maupun masyarakat. Dengan meningkatnya jumlah timbulan limbah B3 tersebut maka dibutuhkan peran pemerintah agar prinsip sedekat mungkin dan secepat mungkin dalam pengelolaan limbah B3 dapat terpenuhi. Pemerintah daerah melalui dinas lingkungan hidup dan kebersihan selaku pelaksana urusan wajib lingkungan hidup perlu menjawab isu terkait pengelolaan limbah B3 pada tingkat daerah. Fokus penelitian ini menggunakan teori peran pemerintah Sondang P. Siagian yang menyoroti peran pemerintah selaku stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana sendiri. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif, hasil penelitian peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan wajib lingkungan hidup (studi upaya pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Sidoarjo) menunjukkan bahwa pemerintah telah memenuhi perannya, hanya saja perlu adanya penyempurnaan pada beberapa metode yang diciptakan, serta diperlukan kesadaran dari masyarakat maupun pelaku usaha/kegiatan untuk meminimalkan penggunaan alat atau bahan yang dapat menimbulkan limbah B3.