PEMETAAN INKONSISTENSI TEMUAN LEGAL PADA PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) DI PUSAT PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (PPSLB3)
DOI:
https://doi.org/10.26740/publika.v12n4.p969-980Keywords:
Public Private Partnership (PPP), Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Permasalahan LingkunganAbstract
Permasalahan lingkungan di Jawa Timur adalah belum optimalnya pengolahan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan tidak tersedianya pusat instalasi pengolahan limbah B3. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan Public Private Partnership (PPP) melalui PT. Pratama Jatim Lestari dengan PT. Jatim Maju Jaya untuk membangun Pusat Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PPSLB3) di Mojokerto. Kehadiran PPSLB3 menjadi sektor bisnis baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan memanfaatkan produktivitas sampah dan limbah B3. Jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Informasi didapat dari narasumber dan data pendukung yang diperoleh dengan wawancara, observasi, studi literatur, dan dokumentasi. Teori yang digunakan berasal dari Hodge dan Greve dengan enam indikator, yaitu: kewajiban pemerintah dan swasta, pembagian kewenangan, kepastian hukum, komunikasi dan kerja sama, pengelolaan risiko, dan pengawasan dan akuntabilitas. Hasil analisis menunjukkan skema PPP dapat mengatasi keterbatasan anggaran pada proyek PPSLB3. Pratama Jatim Lestari telah melakukan pemenuhan perizinan pembangunan dan operasional PPSLB3 agar dampak lingkungan dapat diminimalisir dan telah melakukan pengelolaan risiko secara teknis dan non teknis. Hasil temuan penelitian adalah kewajiban pemerintah dan swasta yang tidak terasosiasikan antara peraturan dan dokumen perjanjian serta inkonsistensi periode/masa kontrak kerja sama. Rekomendasi penelitian adalah integrasi informasi kerja sama dalam bentuk peraturan/dokumen-dokumen yang dapat diakses publik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Downloads
References
Abdillah. (2023). Jatim Hasilkan Timbulan Limbah B3 Cukup Tinggi 6-8 Juta Ton, Tenang! Emil Dardak Bilang Bisa Teratasi dengan PPSLB3. Barometerjatim.Com. https://www.barometerjatim.com/news-8747-jatim-hasilkan-timbulan-limbah-b3-cukup-tinggi-68-juta-ton-tenang-emil-dardak-bilang-bisa-teratasi-dengan-ppslb3
Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. Collegium Studiosum Journal, 6(2), 555–561. https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078
Blair, R., & Janousek, C. L. (2013). Collaborative Mechanisms in Interlocal Cooperation: A Longitudinal Examination. State and Local Government Review, 45(4), 268–282. https://doi.org/10.1177/0160323x13511647
Creswell, J. W. (2019). Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Fourth Edi). Sage Publication.
Danesi, M., & Perron, P. (1999). Analyzing Cultures: An Introduction and Handbook. Indiana University Press.
Dihni, V. A. (2022). Indonesia Hasilkan 60 Juta Ton Limbah B3 pada 2021. Databoks.Katadata.Co.Id. https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/d6f93c4d8da6d48/indonesia-hasilkan-60-juta-ton-limbah-b3-pada-2021
Hadjon, P. M. (1997). Tentang Wewenang.pdf. 7.
Hasanudin, M. (2010). Perusahaan Joint Venture Dalam Penanaman Modal Asing Di Indonesia. 6.
Hodge, G., & Greve, C. (2008). The PPP debate: taking stock of the issues and renewing the research agenda. The 12th Annual Conference of International Research Society for Public Management. IRSPM 2008, 26.
Jazuli, M. J. H., & Eprilianto, D. F. (2024). Intergovernmental Relations Dalam Pengembangan Sektor Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Trenggalek (Studi Pada Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Publika, 12, 103–118.
Mada. (2023). Gubernur Khofifah: PPSLB3 Jadi Solusi Atasi Masalah Limbah B3 di Jawa Timur. Pratamajatimlestari.Com.
Mardiasmo. (2000). Akuntansi Sektor Publik.
Maudina, N., & Kencono, D. S. (2022). The Strategy of the Environmental Agency in the Management of Green Open Spaces in Bantul Regency. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 7(1), 1.
Melati, D., & Ainul, A. L. (2019). Masalah dan Tantangan Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas Kesehatan dan Arah Kebijakan Nasional. Hpm.Fk.Ugm.Ac.Id. https://hpm.fk.ugm.ac.id/2019/09/07/masalah-dan-tantangan-pengelolaan-limbah-medis-di-fasilitas-kesehatan-dan-arah-kebijakan-nasional/
Nugraha, S. (2007). Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan yang Baik.
Nursabrina, A., Joko, T., & Septiani, O. (2021). Kondisi Pengelolaan Limbah B3 Industri Di Indonesia Dan Potensi Dampaknya: Studi Literatur. Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung, 13(1), 80–90. https://doi.org/10.34011/juriskesbdg.v13i1.1841
Polidano, C. (1998). Why Bureaucrats Can’t Always Do What Minister Want: Multiple Accountabilities in West Minister Democracies. Public Policy and Administration, 13.
Pratikno. (2004). Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kerja sama Kartamantul (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul).
Rahmad. (2009). Dampak Industri Terhadap Masyarakat Perdesaan. Aleharap.Wordpress.Com. https://aleharahap.wordpress.com/2009/05/29/dampak-industri-terhadap-masyarakat-pedesaan/
Rakhmat, J. (2002). Metode Penelitian Komunikasi. PT. Remaja Rosdakarya.
Redaksi. (2023, October 18). PPSLB3 di Mojokerto Jadi Pengelolaan Limbah Terpadu Bagi Industri di Jatim. Surabayatoday.Id.
Sagala, N. . (2020). Pengaruh Fee Audit, Audit Tenure dan Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan. E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Tvarno, C. D. (2010). Public-Private Partnerships. Copenhagen Business School, CBS. The EU Asia Inter University Network for Teaching and Research in Public Procurement Regulation.
Utomo, I. N., & Uguy, L. S. (2022). Public Private Partnership Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia. Res Publica, 1(1), 22–27. https://intropublicia.org/index.php/rp/article/view/40
Van Ham, H., & Koppenjan, J. (2001). Building public-private partnerships: Assessing and managing risks in port development. Public Management Review, 3(4), 593–616. https://doi.org/10.1080/14616670110070622
Abdillah. (2023). Jatim Hasilkan Timbulan Limbah B3 Cukup Tinggi 6-8 Juta Ton, Tenang! Emil Dardak Bilang Bisa Teratasi dengan PPSLB3. Barometerjatim.Com. https://www.barometerjatim.com/news-8747-jatim-hasilkan-timbulan-limbah-b3-cukup-tinggi-68-juta-ton-tenang-emil-dardak-bilang-bisa-teratasi-dengan-ppslb3
Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. Collegium Studiosum Journal, 6(2), 555–561. https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078
Blair, R., & Janousek, C. L. (2013). Collaborative Mechanisms in Interlocal Cooperation: A Longitudinal Examination. State and Local Government Review, 45(4), 268–282. https://doi.org/10.1177/0160323x13511647
Creswell, J. W. (2019). Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Fourth Edi). Sage Publication.
Danesi, M., & Perron, P. (1999). Analyzing Cultures: An Introduction and Handbook. Indiana University Press.
Dihni, V. A. (2022). Indonesia Hasilkan 60 Juta Ton Limbah B3 pada 2021. Databoks.Katadata.Co.Id. https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/d6f93c4d8da6d48/indonesia-hasilkan-60-juta-ton-limbah-b3-pada-2021
Hadjon, P. M. (1997). Tentang Wewenang.pdf. 7.
Hasanudin, M. (2010). Perusahaan Joint Venture Dalam Penanaman Modal Asing Di Indonesia. 6.
Hodge, G., & Greve, C. (2008). The PPP debate: taking stock of the issues and renewing the research agenda. The 12th Annual Conference of International Research Society for Public Management. IRSPM 2008, 26.
Jazuli, M. J. H., & Eprilianto, D. F. (2024). Intergovernmental Relations Dalam Pengembangan Sektor Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Trenggalek (Studi Pada Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Publika, 12, 103–118.
Mada. (2023). Gubernur Khofifah: PPSLB3 Jadi Solusi Atasi Masalah Limbah B3 di Jawa Timur. Pratamajatimlestari.Com.
Mardiasmo. (2000). Akuntansi Sektor Publik.
Maudina, N., & Kencono, D. S. (2022). The Strategy of the Environmental Agency in the Management of Green Open Spaces in Bantul Regency. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 7(1), 1.
Melati, D., & Ainul, A. L. (2019). Masalah dan Tantangan Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas Kesehatan dan Arah Kebijakan Nasional. Hpm.Fk.Ugm.Ac.Id. https://hpm.fk.ugm.ac.id/2019/09/07/masalah-dan-tantangan-pengelolaan-limbah-medis-di-fasilitas-kesehatan-dan-arah-kebijakan-nasional/
Nugraha, S. (2007). Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan yang Baik.
Nursabrina, A., Joko, T., & Septiani, O. (2021). Kondisi Pengelolaan Limbah B3 Industri Di Indonesia Dan Potensi Dampaknya: Studi Literatur. Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung, 13(1), 80–90. https://doi.org/10.34011/juriskesbdg.v13i1.1841
Polidano, C. (1998). Why Bureaucrats Can’t Always Do What Minister Want: Multiple Accountabilities in West Minister Democracies. Public Policy and Administration, 13.
Pratikno. (2004). Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kerja sama Kartamantul (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul).
Rahmad. (2009). Dampak Industri Terhadap Masyarakat Perdesaan. Aleharap.Wordpress.Com. https://aleharahap.wordpress.com/2009/05/29/dampak-industri-terhadap-masyarakat-pedesaan/
Rakhmat, J. (2002). Metode Penelitian Komunikasi. PT. Remaja Rosdakarya.
Redaksi. (2023, October 18). PPSLB3 di Mojokerto Jadi Pengelolaan Limbah Terpadu Bagi Industri di Jatim. Surabayatoday.Id.
Sagala, N. . (2020). Pengaruh Fee Audit, Audit Tenure dan Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan. E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Tvarno, C. D. (2010). Public-Private Partnerships. Copenhagen Business School, CBS. The EU Asia Inter University Network for Teaching and Research in Public Procurement Regulation.
Utomo, I. N., & Uguy, L. S. (2022). Public Private Partnership Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia. Res Publica, 1(1), 22–27. https://intropublicia.org/index.php/rp/article/view/40
Van Ham, H., & Koppenjan, J. (2001). Building public-private partnerships: Assessing and managing risks in port development. Public Management Review, 3(4), 593–616. https://doi.org/10.1080/14616670110070622
Abstract views: 171
,
PDF Downloads: 149
