COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA SEKTOR PANTAI (STUDI PADA DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLITAR, PERUM PERHUTANI KABUPATEN BLITAR, DAN PEMERINTAH DESA SERANG KABUPATEN BLITAR)

Abstrak

Pariwisata dapat menyediakan pertumbuhan ekonomi dalam hal membuka peluang kerja, pendapatan,
taraf hidup, dan bisa mengaktifkan sektor perekonomian suatu daerah. Adanya pengelolaan dengan cara
peningkatan fasilitas seperti sarana dan prasarana, SDM yang profesional dapat menciptakan daya tarik
untuk kegiatan pariwisata. melalui RPJMD Kabupaten Blitar melakukan pengembangan destinasi wisata
pantai menemui suatu kendala dalam kewenangan lahan yang berada di tepian pantai serang, lahan tersebut
merupakan wilayah kerja dari Perum Perhutani sehingga pemerintah tidak bisa mengakses secara maksimal.
Terjadinya tumpang tindih dalam pengelolaan tersebut Pemerintah Kabupaten Blitar berupaya untuk
melakukan sebuah sinergitas dalam pengelolaan destinasi wisata pantai serang. Sehingga dilakukannya
collaborative governance oleh Pemerintah Kebupaten Blitar dengan Perum Perhutani dan Pemerintah Desa
untuk melakukan pengelolaan dengan maksimal. Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan collaborative
governance dalam pengelolan pariwisata pantai Serang Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.
Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini menggunakan
proses collaborative governance dari More and Stephens (2012) yang terdiri dari assasment, innitiation,
delebration, implementation. Hasil penelitian menunjukan kolaborasi yang dilakukan assasment dengan
melihat kondisi awal terjadi tumpang tindih antar pemangku kepetingan sehingga menghambat proses
pengelolaan. Innitiation diprakarsai oleh pemerintah kabupaten bertujuan untuk mengurai permasalah yang
telah terjadi. Delebration dilakukan untuk mencapai kesepahaman bersama, hak dan kewajiban, peran
stakeholders dalam menjalin kerjasama. Implementation terjadi sebuah perubahan pada lokasi wisata dari
fasilutas, jasa usaha, kemapuan SDM serta stakeholders yang memahami peran serta tupoksinya masing
masing.
Kata Kunci: Collaborative governance, pariwisata

Tourism can provide economic growth in terms of opening employment opportunities, income, living
standards, and can activate the economic sector of a region. The existence of management by increasing
facilities such as facilities and infrastructure, professional human resources can create attraction for tourism
activities. through the Blitar Regency RPJMD, the development of coastal tourism destinations encountered
an obstacle in the authority of land located on the edge of Serang beach, the land is a working area of the
Perhutani Public Corporation so that the government cannot access it optimally. The overlap in the
management of the Blitar Regency Government seeks to establish a synergy in the management of the Serang
beach tourism destination. So that collaborative governance is carried out by the Blitar District Government
with Perum Perhutani and the Village Government to carry out maximum management. The purpose of this
study is to describe collaborative governance in the management of Serang beach tourism, Panggungrejo
District, Blitar Regency. This research uses descriptive type with a qualitative approach. The focus of this
study uses a collaborative governance process from More and Stephens (2012) which consists of assessment,
innitiation, delebration, implementation. The results showed collaboration conducted by the assessment by
looking at the initial conditions of overlapping between stakeholders that hampered the management process.
Innitiation initiated by the district government aims to unravel the problems that have occurred. Delebration
is done to achieve mutual understanding, rights and obligations, the role of stakeholders in establishing
cooperation. Implementation occurs a change in the tourist location of the facilities, business services, ability
of human resources and stakeholders who understand the role and function of each.
Keywords: Collaborative governance, tourism.