IMPLEMENTATION OF THE CITY WITHOUT SLUMS (KOTAKU) PROGRAM IN THE SERVICES OF PUBLIC WORKS AND PEOPLE'S SETTLEMENTS (PUPR) SIDOARJO REGEN IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERMUKIMAN RAKYAT (PUPR) KABUPATEN SIDOARJO

Abstrak

Memiliki lingkungan yang sehat adalah hak setiap orang. Dalam hal ini, negara ikut ertanggungjawa akan hal tersebut. Namun, kawasan permukiman kumuh masih menjadi masalah sosial yang sampai saat ini belum selesai. Tercatat pada tahun 2021, Kabupaten Sidoarjo memiliki 276,26 Ha kaasan kumuh yang tersbar di 52 desa. Menanggapi hal tersbut, Dinas Perumahaan Umum dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo melaksanakan Program Kota Tanpa Kumuh dalam mengentas kawasan permukiman kumuh. Program Kotaku adalah program kegitanan perabaikan infarstruktur berbasis masyarakat yang tujuan utamanya adalam untuk menganangi kawasan kumuh. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana pelaksanaan serta hasil dari Program Kotaku di Dinas PUPR Kabupaten Sidaorjo. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan publik oleh Mulyadi (2015:12). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang akan dilakukan di Kabupaten Sidoarjo. Hasil daripenelitianiniadalah implementasi Program Kotaku yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR sudah berjalan cukup baik dengan memenuhi setiap tahapan mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Tercatat pada tahun 2021, 19 dari 52 desa yang ditargetkan menjadi kawasan kumuh sudah diatasi dan dapat mengurangi banjir serta mengurangi kawasan kumuh di Kabupaten Sidoarjo. Program ini juga dapatmembantumengatasipengangguranakibatdampak Covid-19 dengan menambah pengahsilan masyarakat yang menjadi kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan sehingga dapat menurunkan angka pengangguran yang sebelumnya melonjak di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, implementasi program ini juga akan dilakukan monitoring evaluasi yang bertahap baik dari kegiatan maupun dari pelaksana instansi agar kedepannya menjadi upaya perbaikan kebijakan yang lebih baik dan optimal..