Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi

Abstrak

Perselisihan hubungan industrial merupakan masalah yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha dalam suatu perseroan atau perusahaan, penyebabnya meliputi kesalahan dalam melaksanakan tugas, tidak dipenuhinya hak-hak pekerja terkait pesangon, dan gaji. Perselisihan kepentingan, pemutusan hubungan kerja, perselisihan antara serikat pekerja dengan perusahaan, serta perselisihan pemenuhan hak merupakan beberapa jenis perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial bisa diselesaikan di organisasi perangkat daerah terkait dengan cara mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang fokus pada lima indikator fungsi pemerintahan yaitu stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, pelaksana sendiri (Siagian, 2020). Hasil menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan 5 indikator fungsi pemerintahan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala pada bagian inovator yang mana masih ada salah paham antara mediator dengan para pihak yang berselisih pada saat pelaksanaan konsultasi online, pada bagian modernisator instansi belum memiliki sumber daya manusia yang ahli untuk membuat aplikasi. Saran untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan memberikan anggaran khusus kepada dinas tenaga kerja pada tiap kota atau kabupaten yang bisa digunakan untuk melaksanakan kegiatan edukasi dan sosialisasi terkait dengan ketenagakerjaan khususnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial, membuat SOP yang lebih jelas terkait dengan konsultasi online, dan menambah sumber daya manusia yang kompeten pada bidang pembuatan aplikasi