IMPLEMENTASI SAKIP DALAM PERENCANAAN STRATEGIS DI DPMPTSP NAKER KOTA MOJOKERTO

Abstrak

Pelaporan kinerja secara sistem dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
merupakan bentuk tanggungjawab yang dilakukan instansi pemerintah kepada Pemerintah pusat terhadap
pencapaian kinerjanya selama 1 periode. Sesuai dengan adanya Perpres Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014, instansi pemerintah yang juga merupakan perangkat daerah memiliki kewajiban untuk turut dalam
penyelenggaraan implementasi SAKIP. Perencanaan strategis menjadi dasar pelaksanaan penyelenggaraan
SAKIP juga tercantum dalam peraturan tersebut. Kemudian diturunkan menjadi Peraturan Kementerian PAN-RB
Nomor 88 Tahun 2021. pelaksanaan evaluasi AKIP dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai
implementasi SAKIP. Standar-standar pelaksanaan SAKIP tercantum jelas dalam peraturan-peraturan tersebut.
Tujuan penelitian ini adalah memperoleh deskripsi tentang pelaksanaan SAKIP pada DPMPTSP NAKER Kota
Mojokerto dalam menentukan perencanaan strategis. Penelitian akan dikaji menggunakan teori model
implementasi kebijakan top-down menurut Van Meter dan Van Horn. Metode penelitian yang digunakan adalah
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Penentuan sampel informan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi SAKIP DPMPTSP NAKER memiliki standar pelaksanaan
yang telah tencantum dengan jelas pada dasar hukum yang berlaku. Komunikasi dan adanya sumber daya yang
kompeten dan berkualitas sangat penting sehingga dapat mengendalikan implementasi SAKIP dengan baik dan
sesuai target. Peran pimpinan dalam mendukung pelaksanaan SAKIP DPMPTSP NAKER dapat berpengaruh
pada kinerja instansi. Serta dukungan dari para ahli terhadap pelaksanaan SAKIP juga dibutuhkan demi kestabilan
nilai SAKIP pada DPMPTSP NAKER Kota Mojokerto.