KOORDINASI BAKORWIL II BOJONEGORO DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR LINTAS KABUPATEN GRESIK DAN KABUPATEN MOJOKERTO

Abstrak

Bakorwil dibentuk untuk memastikan pembangunan setiap daerah berlangsung secara berkelanjutan, terutama di Jawa Timur yang memiliki banyak kabupaten/kota. Sebagai badan koordinasi wilayah, Bakorwil II Bojonegoro berperan penting dalam koordinasi pembangunan dan pemerintahan di wilayah kerjanya, termasuk koordinasi pembangunan infrastruktur lintas kabupaten seperti Gresik dan Mojokerto. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan koordinasi Bakorwil II Bojonegoro dalam pembangunan infrastruktur lintas Gresik dan Mojokerto. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian menggunakan teori indikator koordinasi dalam proses manajemen menurut Handayaningrat (dalam Nurhayanto dkk, 2020), yaitu komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetisi partisipan, kesepakatan, komitmen, insentif koordinasi, dan kontinuitas perencanaan. Hasil penelitian menunjukkan Bakorwil II Bojonegoro melakukan koordinasi pembangunan dengan cukup efektif tanpa kendala berarti. Komunikasi antara Bakorwil dan pemerintah kabupaten terkait dinilai baik. Pemerintah Gresik dan Mojokerto menunjukkan komitmen tinggi dalam mengikuti dan menerapkan hasil koordinasi, memastikan pembangunan berjalan harmonis dan efektif. Koordinasi ini juga menghadirkan pejabat berwenang dan ahli pembangunan. Rapat koordinasi menghasilkan kesepakatan bagi kedua daerah yang terlibat, meskipun tanpa sanksi atau insentif bagi pelaksana koordinasi. Dengan koordinasi ini, pembangunan lintas kabupaten di wilayah Bakorwil II Bojonegoro menjadi lebih terarah dan berkelanjutan. Peneliti menyarankan peningkatan komunikasi, koordinasi berkelanjutan, dan tindak lanjut konsisten setelah koordinasi.

Kata Kunci: Bakorwil, Koordinasi, Pembangunan

Bakorwil was established to ensure sustainable development in every region, especially in East Java, which has many regencies/cities. As a regional coordination body, Bakorwil II Bojonegoro plays an important role in coordinating development and governance in its area, including coordinating infrastructure development across regencies such as Gresik and Mojokerto. This study aims to describe the coordination of Bakorwil II Bojonegoro in infrastructure development across Gresik and Mojokerto. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The focus of the study uses the theory of coordination indicators in the management process according to Handayaningrat (in Nurhayanto et al., 2020), namely communication, awareness of the importance of coordination, participant competition, agreement, commitment, coordination incentives, and continuity of planning. The results show that Bakorwil II Bojonegoro coordinates development quite effectively without significant obstacles. Communication between Bakorwil and the relevant regency governments is considered good. The governments of Gresik and Mojokerto show a high commitment to following and implementing the results of the coordination, ensuring development runs harmoniously and effectively. This coordination also involves authorized officials and development experts. Coordination meetings result in agreements for both regions involved, although without sanctions or incentives for coordination implementers. With this coordination, cross-regency development in the Bakorwil II Bojonegoro area becomes more directed and sustainable. The researcher suggests improving communication, continuous coordination, and consistent follow-up after coordination.

Keywords: Bakorwil, Coordination, Development