WAJAH PENDIDIKAN TINGGI INDONESIA DI ERA OTONOM

  • FISCA FITRI CAHYANI

Abstract

Abstrak

UU PT dan UU BHP secara esensi mempunyai tujuan yang sama atas pendidikan, yakni mempunyai semangat otonomi sebagai manifestasi liberalisasi, komersialisasi, dan privatisasi kampus. Perbedaannya UU PT lebih dikemas secara spesifik dan komprehensif mengatur perguruan tinggi dibanding UU BHP yang masih mengatur pendidikan secara umum. Kampus tetap dijadikan sebagai institusi untuk berdiri sendiri dengan topangan dana dari masyarakat. Demikian juga amanat pasal 88 UU PT, pemerintah menyerahkan pada pendidikan tinggi untuk menetapkan satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Negeri (BOPTN) yang dinamai Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dihitung dari tahun ke tahun. Penelitian ini menggunakan teori Friedrich August von Hayek dan Milton Friedman,  kehidupan masyarakat khususnya masalah pengangguran tidak baik jika disertakan campur tangan pemerintah, justru akan lebih baik jika diserahkan pada mekanisme pasar yang bebas. Tentunya demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi liberal yang jelas memihak kepada pasar bebas. Sistem ini mengedepankan desentralisasi, otonomi, dan transparasi, dan lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan juga teknik analisis wacana kritis milik Teun Adrianus van Dijk. Menurutnya teks ditentukan pada suatu prakti diskursus. Kemudian teks diproduksi dan bekerja dalam masyarakat. Ini menggunakan proses yang disebut kognisi sosial. Proses ini sebenarnya adalah istilah psikologi sosial yang menjelaskan struktur dan terjadinya suatu wacana. Hasilnya adalah latar belakang lahirnya UU DIKTI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ini berkaitan erat dengan dinamika ekonomi politik dunia. Dalam kancah atau ranah ekonomi politik dunia saat ini kapitalisme sudah tersentral/monopoli. Zaman yang  demikian disebut sebagai imperialisme. Pada zaman ini sistem masyarakat diatur sedemikian rupa untuk menyokong kepentingan dari para kapitalis monopoli internasional.

Kata kunci : UKT, neoliberalisme, pendidikan tinggi

Abstract

UU PT and UU BHP in essence have the same purpose of education, Namely have spirit as a manifestation of liberalization autonomy, commercialization, and privatization of campus. The difference UU PT more packed specifically and comprehensive set college than UU BHP still set education in general. Campus fixed be used as the institution that finding funding of the society. So also trustee Pasal 88 UU PT , the government gave on higher education to assign a unit of Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Negeri (BOPTN) named Uang Kuliah Tungga (UKT) calculated from year to year. This research using the theory by Friedrich August von Hayek and Milton Friedman, the lives of the especially problems unemployment not better if included government interference, it would much better if given to the market mechanisms free. Of course democracy was defined as liberal democracy clear partial to the free market. This system puts forward decentralization, autonomy, and transparasi, and others. This research using also technique discourse critical analysis by Teun Adrianus van Dijk. According to him the text are set in a discourse.Then the text produced and work in society. It uses the process called cognition social.This process in fact is a term used of social psychology that explain the structure and to the occurrence of a discourse. The result is the background the birth of UU DIKTI No. 12 2012 about education this high closely related to dynamics of political economy the world .In domains of or domain of political economy the world today capitalism have sentralizasion / monopoly. Age so called as imperialism. In the days of this system the community arranged in such a way to support the sake of capitalist monopoly international. 

Keywords: UKT, neoliberalism, higher education

Published
2016-07-14
How to Cite
FITRI CAHYANI, F. (2016). WAJAH PENDIDIKAN TINGGI INDONESIA DI ERA OTONOM. Paradigma, 4(3). Retrieved from https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/15906
Abstract Views: 185
PDF Downloads: 172