Terjadi perdebatan yang cukup sulit tentang pendidikan. Pendidikan yang berkualitas itu tidak murah. Membiayai pendidikan berkualitas itu investasi sosial, bukan pembiayaan, apalagi pemborosan (social investment isn't social financing). Oleh karena itu, membiayai anak bukan hal yang sia-sia, tetapi akan membawa masa depan yang lebih cerah. Bukankah, institusi pendidikan itu sebagai instrumen mobilitas sosial, bahkan John Kenneth Galbraith dalam buku "The Nature of Mass Poverty" (1979) mengatakan pendidikan itu sebagai satu-satu jalan membebaskan individu dari kemiskinan. Hal yang sama dikatakan juga oleh Paolo Freire dalam buku Pedagogy of The Oppressed (1968), pendidikan harus membebaskan dari ketertindasan. Persoalannya, seringkali negara melepaskan diri dari tanggung jawabnya, yaitu: mensejahterakan rakyatnya (Welfare State). Alih-alih demi kemajuan, kreativitas dan independensi instusi pendidikan, pemerintah bersemangat menjadikan PTN sebagai PTNBH. Kebijakan ini seolah-olah gayung bersambut pada pengelolanya untuk mengurangi kontrol negara, apalagi dalam masalah keuangan. Celakanya, tidak memiliki kemampuan manajerial yang baik. Kurang memiliki kewirausahaan yang tinggi. Akhirnya, hanya mengambil peluang tanpa melihat resiko. Menaikkan UKT sebagai jalan pintas!