ANALISIS PELAKSANAAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN PENGADUAN ONLINE UNTUK MEWUJUDKAN GOOD LOCAL GOVERNANCE (STUDI PADA SP4N-LAPOR! DI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN KABUPATEN NGAWI)

Abstract

The dynamics of demands for better development and public services are now a special concern for all regions in Indonesia. Especially the role in changing the meaning from government to governance to realize good governance. As the Ngawi Regency Government through the implementation of smart government, implements the People's Online Aspirations and Complaints Service (SP4N-LAPOR!) to manage public service complaints effectively and integratedly. The service is managed by the Ngawi District Office of Communication, Informatics, Statistics and Encryption. However, the implementation of the principle of transparency still faces problems in the uneven distribution of information so that there are still people who do not know about the application. In addition, the availability of information related to follow-up provided by the government and the SP4N-LAPOR! admin. Therefore, this study aims to analyze and describe the implementation of the principle of transparency in managing online complaints through SP4N-LAPOR! to realize good local governance in Diskominfo SP Ngawi Regency. This type of research is descriptive qualitative. This research focuses on three aspects of transparency by Sedarmayanti in Janah (2021) which include the principle of checks and balances, there is access to information for the public and open policy oversight. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, documentation studies, and literature study. Then analyzed with the stages of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study show that in the indicators of the principle of checks and balances, the implementation of the principle of transparency in complaint management has been carried out properly. In the indicator of access to information by the public, the implementation of the principle of transparency has been implemented. Where Diskominfo SP Ngawi has conveyed a clear online complaint mechanism. Meanwhile, open policy oversight went quite well.

Dinamika tuntutan pembangunan dan pelayanan publik ke arah yang lebih baik kini menjadi perhatian khusus bagi seluruh daerah di Indonesia. Terkhusus peranan pada perubahan makna dari government ke governance untuk mewujudkan good governance. Sebagaimana Pemkab Ngawi melalui penerapan smart government, menerapkan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) untuk mengelola pengaduan pelayanan publik secara efektif dan terintegrasi. Layanan tersebut dikelola Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi. Namun, pada pelaksanaan prinsip transparansinya masih mengalami kendala pada penyebaran informasi yang belum merata sehingga masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui aplikasi tersebut. Selain itu kesediaan informasi terkait tindak lanjut yang diberikan oleh pemerintah maupun admin SP4N-LAPOR!. Oleh karenanya, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa dan menggambarkan pelaksanaan prinsip transparansi dalam pengelolaan pengaduan online melalui SP4N-LAPOR! untuk mewujudkan good local governance di Diskominfo SP Kabupaten Ngawi. Jenis penelitian ini yakni deskriptif kualitatif. Penelitian ini berfokus pada tiga aspek transparansi oleh Sedarmayanti dalam Janah (2021) meliputi prinsip check and balance, terdapat akses inormasi bagi masyarakat dan pengawasan kebijakan secara terbuka. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Selanjutnya tahapan dalam menganalisis datanya yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian memperlihatkan jika pada indikator prinsip check and balances, pelaksanaan prinsip transparansi pada pengelolaan pengaduan sudah dilakukan dengan baik. Pada indikator akses informasi oleh masyarakat, pelaksanaan prinsip transparansi sudah berjalan. Dimana Diskominfo SP Ngawi telah menyampaikan mekanisme pengaduan online secara jelas. Sedangkan pengawasan kebijakan secara terbuka berjalan cukup baik.