Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto
Kata Kunci:
Implementasi Kebijakan, Identitas Kependudukan Digital (IKD), Administrasi KependudukanAbstrak
Identitas kependudukan diperlukan untuk mewujudkan tertib administrasi. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No 72 Tahun 2022 tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital meluncurkan aplikasi IKD sebagai solusi mempermudah akses pelayanan dan keamanan data. Namun, implementasi kebijakan di tingkat desa, khususnya di Desa Tunggalpager, yang mana tingkat kesadaran masyarakat rendah sehingga belum mencapai target. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Program IKD di Desa Tunggalpager. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menggunakan teori implementasi George C. Edward III dengan empat indikator utama yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan IKD di Desa Tunggalpager belum berjalan optimal. Komunikasi, informasi antar pelaksana berjalan optimal, namun di masyarakat terhambat rendahnya pemahaman literasi digital dan kurangnya sosialisasi aktif. Sumber daya, terbatas karena hanya ada satu operator, pembatasan akses SIAK, minimnya fasilitas seperti laptop dan fasilitas pendukung. Disposisi, pelaksana memiliki komitmen baik, namun tidak adanya kebijakan memaksa sehingga dorongan kepada masyarakat lemah serta insentif yang diberikan tidak menjadi penentu keberhasilan program. Struktur birokrasi, SOP sesuai dengan pusat. Namun, fragmentasi kemanan data mengurangi fleksibilitas pelayanan. Kesimpulannya, implementasi IKD di Desa Tunggalpager terhambat didominasi oleh keterbatasan sumber daya, perlunya sosialisasi aktif, penambahan petugas serta kebijakan terkait pembatasan akses untuk percepatan IKD.
Unduhan
Referensi
Affairs, U. N. (2022). United Nations E-Government Survey 2022. New York: United Nations. doi:10.18356/9789210019446
Agindawati, I. N. (2019). Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan. Jurnal Inspirasi, 10(1), 1-8.
Agnes A. Fransintia Tukan, A. R. (2023). Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Jurnal Registratie, 162-180. Retrieved from https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/3717
Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik, 1(1), 7. Retrieved from https://www.academia.edu/download/61045250/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b_120191028-16634-1fq32g7.pdf
Aprilia, R. R., & Wahyudi, K. E. (2023, Oktober). Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Balai RW Kelurahan Kalirungkut Surabaya. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(19), 645-650.
Asmara, A. Y. (2016). Pentingnya Riset Kebijakan dalam Pembuatan Kebijakan Publik Unggul di Indonesia. Journal of Public Sector Innovation, 1(1), 37-46.
BPS Kabupaten Mojokerto. (2025, September 26). Kecamatan Pungging Dalam Angka 2025. Retrieved from Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto: https://mojokertokab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/ce2a0052398010d66f48fde1/kecamatan-pungging-dalam-angka-2025.html
Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Dwi, K. W. (2022). Bab VI Implementasi Kebijakan Publik. In Kebijakan Publik (p. 67). Padang Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi.
Febrianti, A. Y. (2024). Implementasi Layanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Bagi Penduduk Wajib KTP dI Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 1-15.
Firnanda, M. R., & Prabawati, I. (2020). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Journal Publika Unesa, 8(5), 1-12. doi:https://doi.org/10.26740/publika.v8n5.p%25p
Fitria, L. N. (2025). Implementation of the Digital Civil Registration Application Program (IKD) in Pungging District, Mojokerto. International Conference on Social Science and Humanity, 2(2), 935-948. Retrieved from https://proceedings.antispublisher.org/index.php/icossh/article/view/301/264
Gaspar, N. A., Waworundeng, W., & Kumayas, N. (2023). Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Bitung Digital City (DC) Di Kecamatan Madidir Kota Bitung. Jurnal Governance, 3(1), 1-9(3).
Hermansyah, F. (2023). Perekaman KTP Digital di Kabupaten Mojokerto Minim. Mojokerto Kabupaten: Radar Mojokerto.
Hidayat, T. N., & Nurdiyanto, W. (2023). Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto Targetkan 225 Ribu Penduduk Beralih KTP Digital. Kabupaten Mojokerto: Times Indonesia Ahmad Rizki Mubarok.
Kemendagri, K. D. (2025). Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalan Negeri Republik Indonesia. Retrieved from https://dukcapil.kemendagri.go.id/
Lalamafu, P. (2023). Bab 8 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. In Kebijakan Publik: Teori, Formulasi dan Aplikasi (pp. 148-150). Padang, Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.
Lenak, S. M., Sumampow, I., & Waworundeng, W. (2021). Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon. Jurnal Governance, 1(1), 1-9. Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/34301
Leo Agustino, P. (2022 (Edisi Revisi Ke-2)). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, cv.
Moleong, L. J. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
Muljawan, A. (2019, November 30). Struktur Organisasi Perguruan Tinggi Yang Sehat dan Efektif. Jurnal Tahdzibi, 4(2), 68-71. doi:https://doi.org/10.24853/tahdzibi.4.2.67-76
Pemerintah Desa Tunggalpager. (n.d.). Desa Tunggalpager. Retrieved from https://tunggalpager.desa.id/
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022. (2022, April 01). Retrieved from Peraturan BPK: https://peraturan.bpk.go.id/Details/247759/permendagri-no-72-tahun-2022
Purba, S. (2022). Bab II Kebijakan Publik Dalam Konteks Manajemen. In Kebijakan Publik (pp. 18-33). Padang Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi.
Rahmawati, L., Arlan, A. S., & Urahmah, N. (2024). Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jurnal Kebijakan Publik, 1(1), 25-30.
Razak, M. R. (2022). Bab 7 Implementasi Kebijakan. In Kebijakan Publik: Teori, Formulasi, dan Aplikasi (pp. 115-137(120)). Padang Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi.
RI, B., & Negeri, P. D. (2022). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Retrieved from BPK RI Permendagri Nomor 72 Tahun 2022: https://peraturan.bpk.go.id/Download/304018/Permendagri%20Nomor%2072%20Tahun%202022.pdf
Septiana, A. R. (2023). Bab 1 Latar Belakang Pentingnya Kebijakan Publik. In M. Ari Yanto (Ed.), Kebijakan PublikK: Teori, Formulasi, dan Aplikasi (pp. 11-22). Padang Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi.
Statistik, B. P. (2025). Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2025. Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS- Statistics Indonesia). Retrieved from https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html
Suaib, H. (2022). Konsep Kebijakan Publik. In Pengantar Kebijakan Publik (p. 7). Makassar: Humanities Genius.
Sugiyono, P. D. (2022). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). Yogyakarta: Alfabeta.
Sugiyono, P. D. (Cetakan Ke-5 2023). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Yogyakarta: Alfabeta.
Tachjan, H. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
Tjilen, A. P. (2019). Konsep, teori, dan teknik, analisis implementasi, kebijakan publik. (S. M. Frans Papilaya, Ed.) Bandung: Nusa Media.
Wahab, H. S. (2015). Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Widiyarta, A., & Humaidah, I. (2023). Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Kota Surabaya. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(18), 43-51.
Widodo, J. (2022). Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Media Nusa Creative.
Wirawan, A. R., & Tjitjik, R. (2019, Januari). Implementasi Aplikasi Dokter Kependudukan Online (Studi Pada Layanana Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik). Jurnal Publika Unesa, 7(1), 1-8. doi:https://doi.org/10.26740/publika.v7n1
Abstract views: 23
,
PDF Downloads: 17
