`Implementation of Infrastructure Development Policy on the Border (Study at Patama Sebatik Class D Hospital)
Kata Kunci:
Keywords: Policy Implementation, Border Infrastructure, Primary Hospital, Sebatik Island, Van Meter and Van Horn.Abstrak
Pembangunan infrastruktur kesehatan di wilayah perbatasan merupakan agenda strategis untuk menjamin kedaulatan dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan negara tetangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembangunan Rumah Sakit Kelas D Pratama Sebatik, Kabupaten Nunukan, menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan realitas lapangan. Meskipun terdapat komitmen (disposisi) yang tinggi dari pelaksana, implementasi terhambat oleh variabel sumber daya dan lingkungan. Hambatan utama meliputi: (1) Implementas sumber daya manusia yang dipengaruhi regulasi tenaga honorer dan ketergantungan pada dokter spesialis bantuan pusat; (2) Pengelolaan anggaran karena status non-BLUD; dan (3) Kurang optimalnya komunikasi lintas sektor yang menyebabkan akses jalan utama menuju rumah sakit dalam kondisi rusak berat. Kesimpulannya, pembangunan fisik gedung rumah sakit tidak efektif tanpa didukung ekosistem infrastruktur dan fleksibilitas birokrasi, yang mengakibatkan masyarakat masih memilih berobat ke Tawau, Malaysia.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Infrastruktur Perbatasan, Rumah Sakit Pratama, Pulau Sebatik, Van Meter dan Van Horn.
Unduhan
Referensi
Al Hafis, S. (2018). Urgensi pembangunan wilayah perbatasan di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi Negara.
Amelia, R. (2021). Karakteristik kebijakan publik dalam pelayanan kesehatan. Jurnal Administrasi Publik.
Ashad, H., Adli, M., & Supardi, S. (2022). Analisis faktor-faktor keberhasilan pembangunan melalui Infrastruktur Ekonomi Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di kawasan perbatasan Pulau Sebatik Provinsi Kalimantan Utara. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan. (2023). Kabupaten Nunukan dalam angka 2023.
Dunn, W. N. (2018). Public policy analysis: An integrated approach. Routledge.
Dye, T. R. (2017). Understanding public policy. Pearson.
Faradis, R., & Afifah, U. N. (2020). Indeks komposit pembangunan infrastruktur provinsi-provinsi di Indonesia. Jurnal Statistika dan Aplikasinya.
Fathussyakina, D. (2024). Upaya pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan Outstanding Boundary Problem RI-Malaysia segmen Pulau Sebatik pada periode 2018-2022. Jurnal Hubungan Internasional.
Fransiska. (2022). Fitur umum kebijakan publik dalam pembangunan daerah. Jurnal Kebijakan Publik.
Nurliani, Minan, A., & Said, M. (2024). Tantangan pembangunan daerah perbatasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) dilihat dari implementasi kebijakan. Jurnal Hukum dan Kebijakan.
Pemerintah Kabupaten Nunukan. (2018). Peraturan Bupati Nunukan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPT Rumah Sakit Kelas D Pratama Sebatik.
Pemerintah Kabupaten Nunukan. (2018). Peraturan Bupati Nunukan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Kelas D Pratama Sebatik.
Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.
Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Republik Indonesia. (2015). Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara.
Salsabila, & Mulyani. (2022). Profil wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Utara. Jurnal Regional dan Lingkungan.
Solichin, A. W. (2004). Analisis kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan negara. Bumi Aksara.
Sudiar. (2015). Pembangunan wilayah perbatasan sebagai upaya menjaga kedaulatan NKRI. Jurnal Ilmu Sosial.
Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
Viviana, M., Fatima, M., & Arman, Y. (2023). Dampak perubahan titik batas di Pulau Sebatik perbatasan antara Indonesia dan Malaysia dalam perspektif prinsip Uti Prossidentis. Jurnal Hukum Perbatasan.
Wahab, S. A. (2015). Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik. Bumi Aksara.
Wahyudi, & Sari. (2011). Ketimpangan pelayanan publik di wilayah perbatasan Indonesia. Jurnal Administrasi Negara.
Yanti, B. V. I., & Muawanah, U. (2020). Dinamika kesepakatan perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Malaysia dan pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik di Kalimantan Utara. Jurnal Kelautan dan Perikanan.
Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Administration & Society, 6(4), 445–488. https://doi.org/10.1177/009539977500600404
Abstract views: 4
,
PDF Downloads: 6
