Analisis Ketimpangan Wilayah Terhadap Wacana Pemekaran Wilayah Provinsi di Provinsi Jawa Timur

Nazila Ramadhani; Prayudi Prabowo

doi:10.26740/independent.v5i3.72313

Penulis

Nazila Ramadhani Univarsitas Negeri Surabaya
Prayudi Prabowo Universitas Negeri Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.26740/independent.v5i3.72313

Kata Kunci:

Ketimpangan Wilayah, Pemekaran Wilayah, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Theil

Abstrak

Pemekaran wilayah bisa menjadi salah satu pilihan yang berpotensi dapat mengurangi ketimpangan di suatu wilayah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis perubahan dari ketimpangan pada wilayah Provinsi Jawa Timur jika tidak mengalami dan mengalami pemekaran wilayah berdasarkan wacana pemekaran wilayah. Penelitian menggnakan periode dari tahun 2010-2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS). Data ini diolah menggunakan analisis Indeks Theil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi di seluruh kabupaten/kota mengalami perubahan jika terjadi pemekaran wilayah terutama pada wiayah hasil pemekaran wilayah dibandingkan dengan wilayah yang tidak mengalami pemekaran wilayah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemekaran wilayah dapat menjadi sebuah solusi dalam mengurangi dan mengatasi ketimpangan yang terjadi antar daerah. Oleh sebab itu, perlu diterapkan kebijakan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah sehingga dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Referensi

Arianti, N. N., & Cahyadinata, I. (2016). KAJIAN DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP KESENJANGAN EKONOMI ANTAR DAERAH PESISIR DI PROVINSI BENGKULU. Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis, 16(1), 27–36.

Arsyad, L. (2016). Ekonomi Pembangunan (5th ed.). UPP STIM YKPN.

Furry, R., & Sasana, H. (2013). EVALUASI DAMPAK PEMEKARAN DAERAH TERHADAP KINERJA EKONOMI DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK DI KOTA SERANG. DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS, 2(3), 1–13. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme

Galbraith, J. K. (2016). Inequality: What everyone needs to know. Oxford University Press.

Hamri, E., Putri, E. I., Siregar, H. J., & Bratakusumah, D. S. (2016). PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA TASIKMALAYA (Regional Autonomy Policy and the Development of Central of Economic Growth of Tasikmalaya City). Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 7(1), 111–125.

Hariwan, P., & Swaningrum, A. (2015). Analisis Indeks Pembangunan Manusia Pada 5 Wilayah Hasil Pemekaran di Jawa Barat. JURNAL EKONOMI KUANTITATIF TERAPAN, 8(1), 72–82.

Hidayat, W. (2017). Perencanaan pembangunan Daerah: Pendekatan pertumbuhan ekonomi, Disparitas pendapatan dan kemiskinan . UMMPress.

Iqbal, M., Rifin, A., & Juanda, B. (2019). ANALISIS PENGARUH INFRASTRUKTUR TERHADAP KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH DI PROVINSI ACEH. TATALOKA, 21(1), 75–84. https://doi.org/10.14710/tataloka.21.1.75-84

Kusmila, Z., Mukhzarudfa, & Yudi. (2018). ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DI PROVINSI JAMBI SEBELUM DAN SETELAH PEMEKARAN WILAYAH. Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 27–39.

Siregar, A. P. (2019). DAMPAK OTONOMI DAERAH DAN PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA. Berkala Ilmiah Agribisnis AGRIDEVINA, 8(1), 58–71. https://doi.org/https://doi.org/10.33005/adv.v8i1.1602

Soseco, T. (2010). Perkiraan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia dengan Indeks Theil. Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan, 2(2), 1–13.

Todaro, M., & Smith, S. C. (2003). Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga (Kedelapan). Erlangga .

Wacana Pembentukan Provinsi Jawa Selatan: 13 Kabupaten dan Kota Siap Lepas dari Jawa Timur - Radar Jember. (2024, October 3). Jawa Pos. https://radarjember.jawapos.com/nasional/795156527/wacana-pembentukan-provinsi-jawa-selatan-13-kabupaten-dan-kota-siap-lepas-dari-jawa-timur

Yeheskel, Idris, A., & Burhanudin. (2017). DAMPAK TERBENTUKNYA PROVINSI KALIMANTAN UTARA DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI KABUPATEN BULUNGAN. EJournal Ilmu Pemerintahan, 5(4), 1483–1496.