PENGUATAN BARGAINING POWER KADER PEREMPUAN DI DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) JAWA TIMUR DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAU KEBIJAKAN PARTAI: Penguatan Bargaining Power Kader Perempuan

Naila Adibah; Oksiana Jatiningsih

doi:10.26740/kmkn.v10n3.p743-757

Authors

Naila Adibah Universitas Negeri Surabaya
Oksiana Jatiningsih Universitas Negeri Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.26740/kmkn.v10n3.p743-757

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kader perempuan di DPW (Dewan Pengurus Wilayah) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur dalam membangun bargaining powerdalam pengambilan keputusan atau kebijakan partai. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain ekploratif. Subjek dalam penelitian adalah kader perempuan DPWPKS Jawa Timur berjumlah lima orang yang dipilih secara purposive karena mempunyai power dalam partai tersebut. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara yang dilakukan secara online dengan kelima informan yang memenuhi kriteria yang ditentukan. Teknik analisis yang digunakan yaitu, analisis kualitatif yang dilakukan secara interaktif secara terus menerus sampai data jenuh melalui: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah teori Bargaining Power dari Schelling yang mengungkapkan bahwa orang yang kuat, cekatan, dan terampil cenderung memiliki bargaining power yang tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bargaining Power kader perempuan di dewan pengurus wilayah PKS Jawa Timur dalam pengambilan keputusan atau kebijakan partai dilakukan dengan menjadi bagian dari struktur fungsional tertinggi partai pada Badan Pengurus Harian (BPH). Kader perempuan memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan partai sesuai dengan kapasitas individualnya sebagai hal penting dalam penentuan bargaining positionnya. Pada internal partai, memiliki jabatan atau posisi tertinggi partai sebagai BPH, penting bagi perempuan agar dapat turut menjadi pengendali roda kegiatan organisasi. Di lingkup eksternal, kekuatan menentukan keputusan dilakukan melalui keanggotaan perempuan menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan masuk di DPTW PKS Jatim Dewan Pimpinan Tinggi Wilayah. Bargaining Power perempuan di DPW PKS dilakukan melalui struktur formal organisasi baik internal maupun eksternal, yang memberinya kesempatan untuk melakukan threat dan promise yang mempengaruhi kebijakan partai.

Kata Kunci: PKS, bargaining power, kader perempuan

Downloads

Download data is not yet available.

References

Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik.Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera. 2014. WIB.http://PKS.id/file/ad-art-PKS. Diakses pada 05 Desember 2014 pukul 16:39

Dewi, M.A., 2010. Model Penguatan Kapasitas Politik Anggota Legislatif Perempuan diProvinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Media Masyarakat, Kebudayaan dan Politik. Vol. 3 (2). Hal. 102-111

Fitriyah, Afidatul dan M. Y. Tiyas Tinov. 2013. Strategi Partai Keadiln Sejahtera (PKS) dalam Pemilu Legislatif 2009. Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah. Vol. 11 (01). Hal. 01-70

Hermaleni, Tesi. 2018. Perbedaan Kepuasan Pernikahan Ditinjau Dari Ideologi Gender Pada Istri Yang Bekerja. Jurnal RAP UNP. Vol. 9 (2). Hal. 185-194

Hernita, Sahban. 2016. Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Indonesia. Jurnal Imiah BONGAYA (Manajemen & Akuntansi). Hal. 57-72

KPU Jawa Timur. 2018.https://kpujatim.go.id/dct-pemilu. Terbit Tanggal 21 September 2018 pukul 00:09

Malaka, mashur. 2014. Keterlibatan Perempuan di Berbagai Aspek dalam Perspektif Islam. Shautut Tarbiyah, Ed. Ke-31. Hal. 65-79

Nimmo, Dan. 2011. Komunikasi Politik (Komunikaytor, Peran dan Media). Bandung: Rosdakarya.

Pohan, Alqanitah. 2014. Gender Dalam Komunikasi Politik Aktivis Partai Islam (Analisis Terhadap Aktivis PBB, PPP dan PKS di Padang). Kafa'ah: Journal of Gender Studies. Vol. 2 (1). Hal. 30-41.

Pradipta, Hikmia Rahadini. 2018. Keterwakilan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Berdasarkan Fungsi DPRD Kota Semarang. Journal of Politic and Government Studies. Vol. 7 (2). Hal. 01-10

Puspitarini, Yanuari Dwi. 2016. Ideologi Gender dalam Konstruksi Kurikulum Program Studi (Kajian di Program Studi Pendidikan Guru PAUD dan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Universitas Negeri Semarang). Skripsi. Semarang: UNNES.

Ritzer, George. 2014. Teori Sosiologi Modern. Edisi Ketujuh. Jakarta: Prenadamedia Group.

Rokhmansyah, Alfian. 2016. Pengantar Gender dan Feminisme. Yogyakarta: Garudhawaca.

Schelling, C. Thomas. 1960. The Strategy of Conflict. Cambridge: Harvard University Press.

Sekarpuri, Nadyara Nafisa. 2018. Upaya Palestina Melalui Instrumen Hukum Dengan International criminal court (ICC): Analisa Terhadap Posisi Bargaining Power Palestina dalam Negosiasi. Skripsi. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.

Solihah, Imroatus. 2018. Peran dan Keterwakilan Politik Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Kota Malang (Studi di DPD PKS Kota Malang). Tesis. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Sugiyono.2010.Metode Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfa Beta.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif,dan Konstruktif. Bandung: Alfabeta.

Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widya Sarana.

Sutarso, Joko. 2011. Konstruksi Isu Gender dalam Politik: Studi Kasus Pemilihan Umum 2004. Komuniti : Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi. Vol. 2 (2). Hal. 03-13

Wahyudi, Very. 2018. Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. Jurnal Politik Islam. Vol. 1 (1). Hal. 60-75.

PENGUATAN BARGAINING POWER KADER PEREMPUAN DI DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) JAWA TIMUR DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAU KEBIJAKAN PARTAI