IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIKDENGAN HUKUM DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SURABAYA

  • DEDEK PRATAMA P.P.

Abstract

Anak merupakan suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi oleh
Negara. Permasalahan muncul ketika anak melakukan tindak pidana dan harus mempertanggungjawabkan
perbuatannya. Undang-Undang No. 11 tahun 2012 memiliki konsep restorative justice yang merupakan suatu konsep
penyelesaian tindak pidana secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak terkait (Polisi,
Bapas, Bapemas,dan masyarakat) secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut, dengan
menekankan pemulihan bukan pembalasan. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan: 1) Apakah pelaksanaan
restorative justice sebagai upaya dalam menegakan keadilan dan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik
dengan hukum telah sesuai dengan undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 2)
memahami hambatan apa yang dapat mengganggu implementasi restorative justice. Penelitian ini merupakan penelitian
yuridis sosiologis dimana akan diadakan wawancara secara mendalam terhadap informan yaitu polisi Unit Perlindungan
Perempuan dan Anak di Polrestabes Surabaya yang dijadikan sebagai data primer. Data sekunder diambil dari dokumen
dan data kepolisian, buku-buku referensi, artikel, dan peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh kemudian
dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan penerapan restorative
justice di Polrestabes Surabaya. Penerapan restorative justice ditangani oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak
Polrestabes Surabaya melalui musyawarah antara korban dan tersangka beserta pihak terkait. Hal ini sesuai dengan
pasal 8 Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan konsep ini terhambat oleh
sikap keluarga korban dan masyarakat yang menganggap konsep ini kurang mampu memenuhi tanggung jawab pelaku,
serta terbatasnya peraturan seperti belum adanya peraturan pemerintah sebagai pelaksana Undang-undang No.11 tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan belum adanya fasilitas seperti ruang mediasi dan ruang khusus anak.
Implementasi restorative justice sudah berjalan dengan baik namun masih meliki beberapa hambatan, oleh karena itu
pihak polisi wajib mempertahankan serta berupaya meningkatkan penerapan restorative justice bagi anak yang
berkonflik dengan hukum, dengan cara membenahi koordinasi pada Bapas, Bapemas, pekerja sosial professional dan
lembaga sosial masyarakat, serta melakukan sosialisasi pada masyarakat mengenai konsep restorative justice agar
konsep ini dapat berjalan seperti yang diharapkan.
Kata Kunci : Restorative justice, Anak yang Berkonflik dengan Hukum
Abstract
Children are the gift from God who must be protected by the state. The problem appears when the children is
doing the crime and they must responsible for their action. The regulation of Undang-Undang No. 11 on year 2012 has
the concept of restorative justice which is a concept to solve the crime problem by children justicely which involve the
victim, the family, and the people who related (police, Bapas, Bapemas, and society) together find the solution toward
the crime, by pressing the recovery and the response. This research will answer the question of: 1) is the implementation
of restorative justice as an effort to maintain the justice and the protection of regulation toward children in conflict with
the law has appropriate with the regulation of Undang-Undang No.11 on year 2012 about the system of crime judicative
for the children; 2) To understand what the obstruction which could offend the implementation of restorative justice.
This research is social-juridical which will be getting by interview deeply toward the informant who is the police in
Polrestabes Surabaya. The result of the interview will be the prime data. The secondary data be taken by the document
and the police data, the reference books, the article and the regulation. The data will be analyzes as cultivate descriptive
to explain, examine and describe the implementation of restorative justice in Polrestabes Surabaya. The implementation
of restorative justice will be handled by the children and woman protection unity in Polrestabes Surabaya through the
discussion between the victim and the accused and other who related. This thing appropriate with the regulation of
Undang-Undang No.11 on year 2012 about the system of judicature crime for childrenon the 8 section. The
implementation of this concept is blocked by the victim family attitude and the judgement society who judges that
concept can’t fulfill the responsible of accused and the limitation of regulation as an implementer for the regulation of
Header halaman gasal: Penggalan Judul Artikel Jurnal
2
Undang-Undang No. 11 on year 2012 and there is no facility such as mediation room and specific room from children. The police must defend and make serious effort to improve the implementation of restorative justice for children in conflict with the law, by repairing the coordination to Bapas, Bapemas, Profesional social worker and the social society institute, together do socialization to the society according to the concept of restorative justice in order to the concept can run appopriatly.
Keywords : Restorative Justice, Children in conflict with the law

Published
2014-07-15
Section
ART 1
Abstract Views: 256
PDF Downloads: 142