PENERAPAN PASAL 3 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2012 TENTANG KOORDINASI PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA Studi : Jalan Malioboro-Ahmad Yani Kota Yogyakarta

Abstract

Sektor informal berkembang pesat di negara berkembang seperti di Indonesia, karena dibidang usahanya tidak terlalu susah untuk didirikan, salah satu kota di Indonesia yang sektor informalnya berkembang pesat adalah Kota Yogyakarta, terutama kawasan Malioboro, aktivitas perdagangan di kawasan Malioboro berkembang sangat pesat, menyerap tenaga kerja yang besar dan modal usaha yang tidak terlalu besar, akan tetapi semakin berkembangnya kawasan Malioboro semakin banyak pula permasalahan-permasalahan yang timbul, masih banyak pedagang kaki lima yang tidak tertib masalah perijinan, menempati daerah larangan, memenuhi trotoar, kelebaran lokasi usaha, dengan rumusan masalah 1) bagaimana penerapan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Malioboro- Ahmad Yani Daerah Istimewa Yogyakarta, 2) Hambatan apa saja yang dialami oleh UPT Pengelolaan Kawasan Khusus Malioboro-Ahmad Yani Kota Yogyakarta dalam menerapkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, 3) Bagaimana upaya UPT Pengelolaan Kawasan Khususu Malioboro-Ahmad Yani Kota Yogyakarta untuk mengatasi hambatan dalam menerapkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis/empiris. Analisis penalaran deskritif kualitatif, data diperoleh melalui pengamatan dan wawancara terhadap informan. Pengamatan dilakukan agar peneliti dapat mengetahui secara langsung penataan pedagang kaki lima di kawasan Malioboro-Ahmad Yani Kota Yogyakarta. sedangkan wawancara dilakukan terhadap beberapa informan yaitu Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Khusus Malioboro-Ahmad Yani, staf Dinas Ketertiban serta Ketua LPKKM Kota Yogyakarta.Hasil penelitian adalah pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di kawasan Malioboro-Ahmad Yani belum semua dilaksanakan dikarenakan untuk perencanaan penyediaan ruang baru bagi kegiatan pedagang kaki lima tidak bisa dijalankan karena memang keterbatasan lahan yang ada di kawasan Kota Yogyakarta, Kendala atau hambatan yang dihadapi UPT Pengelolaan kawasan Khusus Malioboro-Ahmad Yani yakni revitalisasi kawasan Malioboro, birokrasi yang sulit, masih maraknya jual/beli lokasi berdagang, masih banyak pedagang kaki lima yg tidak taat aturan. Guna dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, upaya yang dilakukan UPT pengelolaan Kawasan Khusus Malioboro-Ahmad Yani adalah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, melakukan operasi penertiban terhadap pedagang kaki lima, memberikan penyuluhan kepada pedagang kaki lima, menyarankan pedagang kaki lima membentuk organisasi atau paguyuban.

Kata kunci :Koordinasi, Pedagang Kaki Lima, Malioboro-Kota Yogyakarta

Abstract

         The informal sector is growing rapidly in developing countries such as Indonesia, because the field of business is not too difficult to set up, one of the cities in Indonesia's informal sector is a rapidly growing city of Yogyakarta, especially Malioboro. Trading activity in Malioboro region is growing very rapidly, absorbing big labor and venture capital which are not too large, but the more Malioboro area is growing, the more  problems that arise. There are still many vendors that are not orderly licensed, occupy a restricted zone, meets the pavement, use width of a business location.  The research questions of this study are 1) how is the application of Presidential Regulation section 3 Number 125 0f 2012 Concering the Condition Arrangements and the Empowerment of street vendors in Malioboro-Ahmad Yani Street  Yogyakarta, 2) what kind of obstacles which are experienced by UPT management of Malioboro-Ahmad Yani special area in applying of Presidential Regulation  section 3 Number 125 0f 2012 Concering the Condition Arrangements and the Empowerment of street vendors Malioboro-Ahmad Yani Street in Yogyakarta, 3) and how does the UPT management of malioboro-Ahmad Yani special area to overcome the obstacles in applying of Presidential Regulation section 3 Number 125 0f 2012 Concering the Condition Arrangements and the Empowerment of street vendor in Malioboro-Ahmad Yani Street  Yogyakarta. This thesis uses the type of socio-juridical research / empirical. The analysis used in this study is descriptive qualitative, the data obtained through observation and interviews with informants. Observations were conducted in order to know directly the arrangement of street vendors in Malioboro-Ahmad Yani street  Yogyakarta. Interviews were conducted with some informants; The Head of Unit Special Area Management Malioboro-Ahmad Yani, The Staff Dinas Ketertiban and The Chairman of LPKKM Yogyakarta.The implementation of the arrangement of street vendors in the area of Malioboro-Ahmad Yani is not implemented yet due to the provision of planning a new space for the activities of street vendors could not be executed because of limited land that available in Yogyakarta area and many obstacles faced by The Management Unit Specialty region Malioboro- Ahmad Yani namely revitalization of Malioboro, a difficult bureaucracy, still has rampant selling / buying location to trade. There are still many vendors that do not obey the rules. To overcome these constraints, the efforts made by UPT management of Special Areas of Malioboro-Ahmad Yani are to increase the quality of human resources, conduct enforcement operation against street vendors, provide counseling to street vendors, give suggest to form an organization or community.

Keywords: Keywords: Coordination, Street Vendors, Malioboro-Yogyakarta City.