KEWENANGAN POLISI MELAKUKAN TEMBAK DI TEMPAT (STUDI KASUS PENYANDERAAN SISWI SDN TLOGOPATUT 2 GRESIK)

Abstract

Aparat kepolisian mempunyai  kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri. Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penerapan di lapangan biasanya polisi melakukan tindakan tembak di tempat terhadap tersangka, dan pada dasarnya pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka bersifat situasional. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan kewenangan aparat kepolisian dalam melakukan tembak di tempat dalam kasus penyanderaan siswi SDN Tlogopatut 2 Gresik, serta untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban polisi yang melakukan tembak di tempat berkaitan dengan kasus penyanderaan siswi SDN Tlogopatut 2 Gresik. Penelitian hukum ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu melukiskan langsung bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi, lokasi penelitiannya berada di Polisi Resort Gresik karena studi kasus yang terjadi di wilayah hukum kota Gresik Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi video. Teknik pengolahan data setelah data didapatkan baik data primer maupun data sekunder kemudian data direduksi diikuti penyusunan sajian data secara komprehesif dan teliti serta hati-hati dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini terungkap bahwa tembak di tempat yang dilakukan oleh polisi dalam kasus penyanderaan siswi SDN Tlogopatut 2 Gresik ini tidak sesuai yang ada di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam tindakan individual yang telah dilakukan oleh polisi pada kasus ini, terdapat tindakan melebihi wewenangnya dan tidak sesuai dengan aturan Perundang-Undangan. Pertanggungjawaban tembak di tempat yang dilakukan oleh polisi terhadap Fuad belum terpenuhi, karena polisi menganggap tembak di tempat tersebut bukanlah pelanggaran.

Kata Kunci : Kewenangan Polisi, Tembak di tempat, Penyanderaan

Abstract

Police officers have the authority to act according to his own judgment. This authority is written in Article 18 paragraph (1) of Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police. The application in the field of police usually shoot on the spot action against the suspect, and basically the application of shoot on sight against the suspect is situational. This study aimed to determine the application of the authority of the police in conducting the firing in place in case the student hostage SDN Tlogopatut 2 Gresik, as well as the accountability of the police to find out how to do the shoot in a place that deals with cases of female students hostage SDN Tlogopatut 2 Gresik. Legal research is a qualitative descriptive study that directly describe how law enforcement by the police, the location of his research is in the Police Resort Gresik selected case studies that occurred in the jurisdiction of the town of Gresik Data was collected through interviews and video documentation. Mechanical processing of data after the data obtained both primary data and secondary data and then the data is reduced followed by the preparation of the dish and carefully formulated comprehensive data and cautiously and ended with a conclusion. Results of this study revealed that the shoot on the spot by the police in the case of female students hostage SDN Tlogopatut 2 Gresik is not appropriate in the Article 18 paragraph (1) of Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police. In individual action taken by the police in this case, there are actions and not exceed its authority in accordance with the rules of Legislation. Accountability shoot on sight by the police against Fuad has not been met, because police consider shoot on sight is not an offense.

Keywords : Police Authority, Shot at  place, Hostage