TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 6/PUU-V/2007 TERHADAP KEBERLAKUAN PASAL 154 DAN PASAL 155 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-V/2007 tentang kerugian hak konstitusional. Pada Pasal 154 dan 155 KUHP, tentang pernyataan permusuhan, penghinaan, kebencian di muka umum terhadap Pemerintah.
Permasalahan yang ada pada kedua pasal tersebut adalah tepatkah alasan hakim mahkamah konstitusi mengabulkan pasal 154 dan pasal 155 KUHP. Tujuannya untuk mengetahui tepatkah hakim mengabulkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.. Kedua pasal tersebut memberikan perlindungan yang berlebihan kepada pemerintah serta mengurangi, menghalangi membatasi atau mencabut hak asasi manusia. Seorang warga Negara yang bermaksud menyampaikan kritik atau pendapat terhadap pemerintah, dimana hal itu merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUDNRI 1945, akan dengan mudah dikualifikasikan oleh penguasa sebagai pernyataan “perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan”terhadap pemerintah sebagai akibat dari tidak adanya kepastian kriteria dalam rumusan pasal 154 maupun pasal 155 KUHP tersebut untuk membedakan kritik atau saran pernyataan pendapat dengan perasaan permusuhan, kebencian, ataupun penghinaan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP, tidak menjamin adanya kepastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUDNRI 1945 sebagai konsekuensinya juga tidak secara proposional menghalang-halangi kemerdekaan untuk menyatakan pikiran dan sikap serta kemerdekaan menyampaikan pendapat sehingga bertentangan dengan Pasal 28 dan 28E Ayat (2) dan Ayat (3) UUDNRI 1945. Sehingga Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP dihapuskan.

Kata Kunci:   Putusan Mahkamah Konstitusi, Pasal 154 dan Pasal 155, KUHP

Abstract
Constitutional Court Decision No. 6 / PUU-V / 2007 on the loss of constitutional rights. On Article 154 and 155 of the Criminal Code, concerning the statement of hostility, contempt, hatred in public against the government. The problems that exist in both articles is the consideration of the judges of Article 154 and Article 155 and about the applicability of Article 154 and Article 155 of the Criminal Code. The goal is to determine the consideration of the judges on the Constitutional Court decision .. Both of these chapters provide excessive protection to the government and to reduce, limit or revoke the deter human rights. A citizen who intends to express criticism or opinion against the government, where it is a constitutional right guaranteed by UUDNRI 1945, would have easily qualified by the authorities as a statement of "feelings of hostility, hatred or contempt" against the government as a result of the lack of certainty of the criteria in formulation of article 154 and article 155 of the Criminal Code to distinguish criticism or suggestions to express an opinion with feelings of hostility, hatred or contempt. This research is a normative law. The approach used in this study is the approach of legislation, the conceptual approach, and approach cases. Based on research results that have been obtained, it can be concluded that the provisions of Article 154 and Article 155 of the Criminal Code, does not guarantee the legal certainty that is contradictory to Article 28D Paragraph (1) UUDNRI 1945 as a consequence also not proportional to obstruct the freedom to express thoughts and attitudes and freedom of expression so contrary to Article 28 and 28E Paragraph (2) and paragraph (3) UUDNRI 1945. Thus, Article 154 and Article 155 of the Criminal Code abolished.
Keywords:   Decision of the Constitutional Court, Article 154 and Article 155, Criminal Code