PENERAPAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR POLISI : 10 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DI POLRESTABES SURABAYA

Abstract

Ketika anak yang masih berusia belasan tahun menjadi korban perkosaan dan kemudian masalah itu dilaporkan kepolisian, maka sesuai prosedur anak itu harus dimintai keterangan lalu divisum. Tapi, jika polisinya lelaki maka secara psikologis anak yang menjadi korban akan merasa malu dan berakhir dengan keterangan yang tidak jelas. Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yaitu membentuk unit pelayanan perempuan dan anak, yang dibentuk berdasarkan peraturan Kapolri No. polisi 10 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja unit pelayanan perempuan dan anak pada tanggal 6 juli 2007. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologi atau penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Republik Indonesia Resort kota besar Surabaya yang terletak di jl. Taman Sikatan No. 1 Surabaya. Informan dalam penelitian ini akan diambil secara snowball. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data menggunakan teknik editing data dalam pengolahan data lapangan. Berdasarkan hasil penelitian data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa  modus operandi untuk perdagangan orang di Surabaya sama seperti yang dikatakan oleh teori-teori yang berkembang. Hanya saja ada modus operandi perdagangan orang baru yang muncul seperti misalnya anak dijadikan sebagai alat tukar hutang dan sebagainya. Dalam melaksanakan penerapan peraturan kepala kepolisian nomor polisi 10 tahun 2007 Unit PPA bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dalam menyelesaikan tugasnya dan belakangan pihak kepolisian juga menerima anggota polwan baru untuk ditetapkan di polsek dan polres untuk memenuhi anggota unit PPA yang masih kurang.
Kata Kunci : Peraturan Kapolri, Unit   Pelayanan perempuan dan Anak, Polrestabes Surabaya.
Abstract
When the childbecame a victim of violence andthatcase was reported to the police, such as the procedure, the child must be give some explanation andmortem. Sometimes, if the police who asked some explanation on the kids was a man, usuallythe kid’s psychicswill felt ashamedthen ended with unclear of explanation. A kind of protection for thekids is establish the tendance unit of woman and children, it wasestablished by police principalnumber 10/2007 about organization and activity procedures of woman and children tendance unit published on 6thjuly 2007.  This research is a juridical sociology or known as empirical legal research. The research was located in the Indonesian National Police of Capital City Districts Surabaya, on Jl. Taman sikatan No. 1 Surabaya.Some informants in this research will be taken by snowball technique. Then, the technique of collecting data will be use interview and documentation. The data’s process technique will be use the technique of editing the data in location. Based on the result ofthis research, it can be concluded that the modus operandi ofhuman trafficking in Surabayasame as evolving theory. There weresome new modus operandi of human trafficking, for example, the child will be useto exchange some charges and so on.  In aplication ofthe police principal regulation number 10/2007, thetendance unitwill cooperate with relevant institutions in completing their works and the police department also received some new members of police woman’s to the district commands and sub-district commands to complete the members of the tendance unit.
Keywords:     Police principal regulation, unit women and children, Polrestabes Surabaya.