TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PENYITAAN BARANG PEDAGANG KAKI LIMA

Abstract

Polemik mengenai tata kota terhadap pedagang kaki lima telah menjadi permasalahan yang terjadi di setiap kota maupun kabupaten, tidak terkecuali di Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang menginginkan kotanya terlihat lebih indah dan rapi, terkendala dengan adanya pedagang kaki lima yang berjualan pada daerah pedestrian dan ruang hijau. Satpol PP merupakan perwakilan dari pemerintah yang mempunyai tugas sebagai penegak dari peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Mereka merupakan perangkat daerah yang bertugas dalam lapangan untuk menertibkan pedagang kaki lima tersebut. Seringkali petugas Satpol PP berjibaku dengan pedagang karena pedagang merasa dirugikan atas perlakuan Satpol PP. Perlakuan tersebut dapat berupa penyitaan barang milik PKL, padahal penyitaan hanya dapat dilakukan ketika pelaku telah berbuat sebuah kejahatan bukan pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Satpol PP dapat menyita barang milik PKL dan bagaimana prosedur Satpol PP dalam menertiban PKL.Penelitian hukum ini merupakan peneliti an hukum normatif. Pendektan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, lokasi penelitian di Bojonegoro. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 beserta peraturan yang terkait. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara kualitatif. Hasil penelitian wewenang Satpol PP dalam menyita barang PKL di Kabupaten Bojonegoro ada 2 (dua), yakni:Satpol PP tidak mempunyai wewenang dalam melakukan penyitaan barang milik PKL, dikarenakan berjualan bukan merupakan perbuatan pidana dan Penyitaan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak bisa dilakukan secara langsung, tetapi harus melalui proses yang tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro. Perlu adanya kajian lebih lanjut dari Pemerintah mengenai definisi penyitaan yang digunakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro, sehingga tidak terjadi kekaburan aturan mengenai penyitaan yang dimaksud oleh Satpol PP.

Kata Kunci          : Satpol PP, Penyitaan, Pedagang Kaki Lima(PKL)

Abstract

Polemic about city spatial planning between street vendors has become a problem in every cities and districts, not least in Bojonegoro. District Government of Bojonegoro which wants the city look more beautiful and neat constrained by the presence of street vendors who sell in restricted areas such as sidewalk areas and green spaces. Public Order Agency is representative of the government that has task as enforcement of local regulations, the implementation of public order and public tranquility. Public Order Agency is local apparatus which has tasks in the field to bring order to street vendors. Often Public Order Agency officer fights with the traders because traders felt disadvantaged by Public Order Agency treatment. Treatment can be foreclosure to Street vendors goods, whereas foreclosure can only be done when the preparatory has done a crime but is not an infraction. It will require further research to find out whether Public Order Agency can seize the goods of Street Vendors and how the Public Order Agency procedures in discipline of street vendors. This research is normative legal research. The approach used in this research is statute approach and conceptual approach. There are two data that are used in this research primary and secondary. Those data come from Government Regulation No 6 of 2010 and derivative regulations that exist under it. This research is using qualitative technique. According to the result, the writer concludes that the Public Order Agency authority to confiscate the goods of the street vendors in Bojonegoro.The Public Order Agency do not have authority to confiscate because selling is not a crime and  Confiscation carried out by Public Order Agency can’t be done directly, but must go through to the process that is written in District Regulation of Bojonegoro. It need a further study from the Government regarding the definition of confiscation thats been used on District Regulation of Bojonegoro, so there is no obscurity of rules from the confiscation was meant by Public Order Agency.

Keywords         : Public Order Agency, Confiscation, Street Vendors