TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENCABUTAN SK MENKUMHAM NOMOR M.HH-01.AH.11.01 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN AD/ART SERTA KOMPOSISI DAN PERSONALIA DPP PARTAI GOLKAR

Abstract

Keabsahan pencabutan SK Menkumham Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tentang Pengesahan Perubahan AD/ART Serta Komposisi Dan Personalia DPP Partai Golkar terdapat konflik norma pada Pasal 64 ayat 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan bahwa jangka waktu pelaksanaan pencabutan keputusan atas perintah pengadilan maksimal 21 hari, sedangkan Pasal 116 ayat 2 UU PERATUN Tahun 2009 jangka waktu pencabutan keputusan atas perintah pengadilan adalah 60 hari. SK tersebut telah dinyatakan batal oleh putusan Mahkamah Agung dan Menkumham diperintahkan untuk mencabut SK tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan pencabutan SK Menkumham Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perubahan AD/ART serta Komposisi dan Personalia DPP Partai Golkar Golkar jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, konsep dan kasus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Keabsahan pelaksanaan pencabutan SK tersebut telah sah berdasarkan UU PERATUN karena belum melewati batas waktu. Berdasarkan prinsip lex specialis derogat legi generali UU PERATUN dirasa lebih khusus dibandingkan UU Administrasi sehingga akibat hukumnya dianggap ada sampai ada putusan pembatalan (ex nunc).
Kata Kunci: Pencabutan, Keabsahan, Akibat Hukum
Abstract
The validity of the revocation decision of Menkumham Number M.Hh-01.Ah.11.01 Regarding The Ratification Of The Changes AD / ART And Composition And DPP Golkar Personnel which there is a conflict of norms on article 64 paragraph 5 of the Law of Government Administration explained that the period of implementation of the repeal of the decision to a court order up to 21 days , whereas Article 116 , paragraph 2 of the Administrative Law of 2009 a period of revocation of the decision to a court order is 60 days. The Decision has been declared void by the Supreme Court ruling and Menkumham ordered to revoke the decree. The purpose of this study was to analyze the implementation of the repeal of decision of Menkumham Number M.HH-01.AH.11.01 if reviewed by PERATUN act of 2009 and government administrative act.This research is a normative study which use statute approach, conseptual and case approach. Based on this research it is concluded that The validity of the implementation of the decision has been valid based on PERATUN act of 2009 because it has not passed the deadline . According to the principle of lex specialis derogat legi generali PERATUN act of 2009 feels more special than government administrative act so that the legal consequences considered to exist until there is a verdict cancellation (ex nunc).
Keywords: Revocation , Validity, Legal Consequences