PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP KEMUDAHAN DALAM BERAKTIVITAS DI RUANG PUBLIK DI KOTA SURABAYA

Abstract

Abstrak
Penyandang disabilitas merupakan warga Negara Indonesia yang juga harus dilindungi hak-haknya, penjaminan hak-hak bagi penyandang disabilitas ini diatur dalam UUD NRI 1945. Dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak bagi penyandang disabilitas ini bisa terwujud dalam penyediaan aksesibilitas/kemudahan mereka untuk menunjang kemandiriannya dalam beraktivitas. Penyediaan aksesibilitas ini diharapkan mampu mewujudkan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas. Perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dibutuhkan agar penyandang disabilitas tidak mengalami diskriminasi dalam kehidupan ini, pada hakikatnya bahwa penyandang disabilitas wajib diberikan serta dijamin dan dilindungi hak-haknya sebagai rakyat Indonesia melalui penyediaan aksesibilitas yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas saat beraktivitas di ruang publik khususnya di Kota Surabaya, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami apakah sarana dan prasarana di Kota Surabaya khususnya bagi penyandang disabilitas sudah benar-benar memudahkan untuk beraktivitas dan pelaksanaan perlindungan hak bagi penyandang disabilitas di Kota Surabaya. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Data penelitian di lapangan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan secara deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di sejumlah ruang-ruang publik yang berada di Kota Surabaya yaitu: Taman Bungkul, Tunjungan Plaza, Jalan Raya Darmo, Stasiun Gubeng Surabaya dan Terminal Joyoboyo. Lokasi penelitian ini merupakan tempat di mana menjadi tempat beraktivitas orang banyak. Informan dalam penelitian ini menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yakni Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya dan penyandang disabilitas sebagai subyek hukum. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor ketersediaan, ketepatan, kondisi dan kendala menjadi faktor yang belum terpenuhi secara maksimal hal ini dikarenakan masalah pembiayaan dan skala prioritas dalam penyediaan aksesibilitas di kota Surabaya yang menjadi kendala utama, ketersediaan aksesibilitas di sejumlah ruang publik yang rata-rata hanya 30% membuat kemudahan yang seharusnya didapatkan belum didapatkan dan juga perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan secara maksimal dengan adanya aksesibilitas juga belum sepenuhnya didapatkan bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Kota Surabaya dan masyarakat Kota Surabaya sebaiknya lebih memperhatikan teknis-teknis dalam penyediaan aksesibilitas agar sarana dan prasarana di ruang publik bisa memudahkan penyandang disabilitas terutama untuk beraktivitas sehingga perlindungan hukum bisa didapatkan sepenuhnya bagi penyandang disabilitas.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas, Kota Surabaya
Abstract
People with disabilities are part of Indonesian citizen which their right should be protected. The law protection for them is regulated by the Constitution NRI 1945. The protection can be done by providing the ease of access for them in public spaces. The provision of accessibility is expected to give the equality in living with others. This kind of protection is needed to prevent discrimination towards people with disabilities in society regarding their right as the citizen who have to be protected by the country. The aim of this study are to find out whether the public facilities, especially for people with disabilities in Surabaya are well-operated in order to reach its goal to help the one in need and the implementation of legal protection against people with disabilities in Surabaya The writer uses empirical juridical research as the research method. The data were compiled and being descriptively analyzed based on the regulation. There were several locations surveyed for this research such as Taman Bungkul, Tunjungan Plaza, Jalan Raya Darmo, Gubeng Surabaya Station, and Joyoboyo bus station. Those locations were chosen based on its function as the most visited public areas. There were also respondents in this study, the social department heads, heads of public works construction and drainage clan Surabaya and people with disabilities as the subjects of law. The results of this study show that the factor of availability, appropriately, current conditions and constraints, were not being successfully given. Those because of the financial factors and the priority of scales in providing the facilities. For example, the availability of the facilities in public areas were approximately only 30% which could not give the maximum service for the disabled people. Therefore, the legal protection which should have protected them were also could not reach its goals successfully. The Government and the society of Surabaya has to pay attention more on how the accessibility provision to them is given. This is useful in order to give the easiness for the people with disabilities. In addition, to give them legal protection, the regulation should be implemented right away to help them do their activity easily.
Keywords: Legal protection, People with disability, Surabaya