KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERLINDUNGAN INVESTORINVESTASI TIDAK WAJAR

Abstract

Abstrak
Skripsi ini membahas tentang kewenangan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
dalam perlindungan investor investasi tidak wajar. Saat ini semakin maraknya praktik investasi tidak
wajar yang menimbulkan banyak korban mengalami kerugian yang besar. Namun karena lembaga
investasi investasi tidak wajar tidak mendapatkan izin yang jelas serta tidak mendapat izin dari OJK maka
para korban mengalami kesulitan untuk melapor dan mendapatkan perlindungan hukum yang jelas hal
demikian membuat para korban investasi tidak wajar merasa kebingungan untuk bertindak. Berdasarkan
permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekaburan norma terkait
kewenangan yang dimiliki OJK dalam perlindungan hukum atas investor investasi tidak wajar dan
mengetahui berbagai upaya OJK dalam penegakan hukum pada terjadinya praktik investasi tidak wajar.
Metode penelitian ini adalah normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan
adalah studi kepustakaan yang kemudian diolah dengan menggunakan sistem seleksi bahan hukum dalam
teknik pengolahan data. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa OJK tidak
memiliki kewenangan dalam keseluruhan kegiatan pengawasan, pengaturan serta perlindungan terhadap
LI yang tidak mendapat izin dari OJK. Untuk menindaklanjuti semakin maraknya kasus investasi tidak
wajar OJK kemudian bekerja sama dengan dengan Satuan Tugas Waspada Investasi (Satgas Waspada
Investasi). Satgas Waspada Investasi dibentuk dengan tujuan untuk mencegah dan menanggulangi
tawaran dan praktik investasi tidak wajar. Dari mulai memberikan edukasi dan sosialisasi di masyarakat
terkait dengan investasi tidak wajar sampai dengan melakukan tindakan penanggulangan dalam
menanggapi laporan investor korban investasi tidak wajar.
Kata Kunci: otoritas jasa keuangan, investor investasi tidak wajar , perlindungan investor.
Abstract
This research discusses the authority possessed by the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in investor
protection is not a reasonable investment. Today more rampant practice unnatural investment that many
victims suffered great keruagian. However, due to the investment investment institutions unnatural not get
permits a clear and does not get permission from the OJK, the victims find it difficult to report and obtain
a clear legal protections such things make investments unnatural victims feel confused to act. Based on
these problems, the study aims to analyze the vagueness of norms related to the competencies of the OJK
in the legal protection of investors investing unnatural and know the efforts of law enforcement at the
OJK in the practice of investment is not fair. This research method is normative. The research approach
used is the approach of legislation and conceptual approaches. Types of legal materials consisting of
primary legal materials, secondary law, and nonlegal material. Mechanical collection of legal materials
used are literature studies are then processed by using a selection system for legal materials in data
processing techniques. Based on the research results obtained, it can be concluded that the OJK has no
authority in the overall activities of supervision, regulation and protection of the investment institutions
that did not receive permission from the OJK. To follow up the rampant cases of unnatural investment
OJK worked with the Task Force Investment Alert. Task Force was formed with the purpose of
investment vigilant to prevent and counter bids and investment practices that are not fair. From start to
provide education and outreach in the community associated with investing unnatural up to perform
remedial action in response to reports of victims investors investing unnatural.
Keywords: financial fervices authority, investors investing unnatural, investor protection.