PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN DI SURABAYA (STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN SURABAYA)

Abstract

Angkutan merupakan bidang transportasi yang berperan penting dalam masyarakat yang digunakan sehari-hari, untuk melakukan bepergian jauh maupun dekat. Angkutan umum yang menggunakan kendaraan bermotor, wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang diatur dalam Pasal 48 Juncto Pasal 106 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Namun kenyataannya masih banyak mikrolet yang dioperasikan di Kota Surabaya tidak memenuhi persyaratan teknis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya terhadap mikrolet yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan hambatan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara kepada informan dan juga melakukan observasi langsung terhadap mikrolet yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh bidang pengendalian dan operasional Dinas Perhubungan Kota Surabaya terhadap angkutan umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Sebagian besar melalui operasi tertangkap tangan berupa tilang langsung terhadap pengemudi dengan memberikan blangko tilang dan kemudian untuk disuruh datang dalam persidangan ke pengadilan Negeri setempat, namun masih mengalami hambatan sehingga penegakan hukum masih belum berjalan dengan baik. Hambatan tersebut disebabkan oleh tiga faktor yaitu pertama adalah faktor penegak hukum yang masih kekurangan jumlah personil. Kedua faktor masyaraka yaitu kesadaran hukum yang masih kurang. Ketiga faktor sarana atau fasilitas yaitu jumlah kendaraan dan anggaran yang kurang. Kata kunci: Angkutan umum, persyaratan teknis dan laik jalan, Dinas Perhubungan Kota Surabaya Public Transportation has been part of everyday life in a society based on its function as the tools to move people between two places. The use of motor vehicle is set by the regulation in Article 48 Juncto, article 106 (3) the Act number 22 of 2009 Concerning Traffic and Road Transportation, however there are many motor vehicles operated which not fulfill the requirement of the qualified vehicle such the minibus which is the object of this study. Therefore, the aim of this study are to find out how is the implementation of the related regulation done by the Department of Transportation and what are the obstacles of the implementation. This study is an empirical study which gains the data by interviewing participants, who are the Chief of Department of Transportation, the minibus’ driver, and the passangers. The data are compiled and analyzed in a qualitative and descriptive method. The result of this study shows that the law enforcement by Department of Transportation in Surabaya regarding the unqualified minibus which still operated is by giving the traffic ticket to the driver. some of the traffic tickets are given directly to the driver, but some are in the form of receipt and the driver must go to the court session in district court, however there are three main obstacles regarding this case. the first is there are only a few number of the police officer in the city who are taking care of this problem, second is the less attention by the society regarding this case, and the last is the high number of the vehicle which are not balances with the facilities and the budget for implementing this regulation. Keywords: Public transportations, the technical requirements and road worthy, Departement Of Trasnsportation In Surabaya