PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA HARIAN LEPAS YANG BEKERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN BIDANG JASA KONSTRUKSI (STUDI KASUS PEKERJA HARIAN LEPAS PT. PILLAR PERMATA)

Abstract

Irna Rahmawati

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

irnarahmawati.235.ir@gmail.com

Arinto Nugroho, S.Pd., S.H., MH.

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

arintonugroho@unesa.ac.id

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas berarti membahas mengenai hak-hak pekerja/buruh setelah melaksanakan kewajibannya. Selama ini pihak perusahaan masih melihat pihak pekerja harian lepas sebagai pihak yang lemah. Sementara itu, pihak pekerja harian lepas sendiri kurang mengetahui apa-apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dengan kata lain, pihak pekerja harian lepas turut saja terhadap peraturan yang dibuat oleh perusahaan. Padahal dalam suatu hubungan kerjasama yang baik tidak ada pihak yang lebih penting karena pengusaha dan pekerja harian lepas saling membutuhkan. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas haruslah sesuai dengan Perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 beserta peraturan pelaksananya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian secara lisan kedua belah pihak sesuai dengan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan dan mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja harian lepas. Penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah perundang-undangan. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Studi kasus pekerja harian lepas di PT. Pillar Permata Surabaya. Pekerja harian lepas di PT. Pillar Permata dilihat dari perjanjian kerja masih dibuat secara lisan yang disepakati kedua belah pihak, isi dari perjanjian tersebut mengenai waktu kerja dan upah kerja.hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam hal ini tentunya berdampak pada lemahnya posisi pekerja harian lepas jasa konstruksi yang mana mereka bekerja dengan resiko tinggi akan bahaya. Bentuk perlindungan hukumnya yaitu berkaitan dengan perjanjian kerja, jam kerja, upah kerja untuk pekerja harian lepas diberikan berdasarkan kehadiran dan volume pekerjaan. Selain itu juga pemberian THR (Tunjangan Hari Raya) sebagai bentuk apresiasi perusahaan terhadap pekerjanya, serta upaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang belum maksimal dalam penerapannya. Dapat disimpulkan bahwa nasib pekerja harian lepas di PT. Pillar Permata kurang mendapat perhatian dari pihak pengusaha. Keadaan tersebut dapat ditinjau dari bentuk pelaksanaan perlindungan hukumnya, baik dari segi perjanjian kerja, jam kerja, upah kerja, tunjangan lainnya serta upaya K3.

Kata kunci: perlindungan hukum, pekerja harian lepas, perjanjian kerja secara lisan.

Abstract

Legal protection of freelance workers are dealing with the rights of the workers after accomplishing the obligations that the company required. All this time the company still see the freelance workers as a weak party. Meanwhile, the independent freelance workers are less aware of the rights and obligations they hold. In other words, the day-to-day freelance worker is merely obeying the rules that the company made. Whereas in well-cooperated relationship every party is as important as another which means that the company and freelance workers need each other. In the implementation of legal protection over freelance workers should be in accordance with the application Laws employment, namely Law Number 13 Year 2003 and the regulation it follows. This study aims to find out whether the verbal agreement between the company and freelance workers is in accordance with the law of employment and to know the form of legal protection of freelance worker which is based on verbal aggreement. Preparation of this thesis using the type of juridical normative research, research approach used is legislation. The types of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Case study of casual workers in PT. Pillar Permata Surabaya. The results showed that freelance workers at PT. Pillar Permata as seen from the work agreement is still verbally made and agreed upon both parties, the contents of the agreement concerning the working time and wages It is clearly contradictory to Article 57 Law Number 13 Year 2003. In this case the freelance workers position in the construction service are legally weak compare to the work they have to deal with, where they have to work at high risk. The form of legal protection that is related to the agreements are , working hours, wages that are given based on attendance and volume of work. In addition, the freelance workers also receive provision of THR (Allowance Hari Raya) as a form of appreciation of the company to freelance workers and a form of work safety and health (K3) which is not applied maximally. Based on the above research can be concluded that the freelance workers at PT. Pillar Permata received less attention from the company. The circumstances can be reviewed from the form of implementation of legal protection, both in terms of employment agreements, working hours, wages, other benefits and works safety and health ( K3)

Keywords: legal protection, freelance worker, verbal agreement.