Problematika Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terkait Alat Bukti Penyadapan

  • Eka Aprilia Cances Vikaresi Universitas Negeri Surabaya

Abstract

Abstrak

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang berperan dalam mendorong dan melakukan pembaharuan hukum, peradilan dan demokrasi. Kewenangan MK dalam pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sering kali menarik perhatian dan mempengaruhi berlakunya hukum di Indonesia. Pengujian Undang-Undang yang cukup menarik perhatian masyarakat yakni pada perkara Nomor : 20/PUU-XIV/2016 terkait alat bukti penyadapan. Pemohon dalam pengujian a quo adalah Setya Novanto yang merupakan Anggota DPR RI yang masih berstatus aktif. Dalam Permohonan tersebut pemohon mengajukan pengujian konstitusional Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 26 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan tersebut bersifat Tidak Konstitusional Bersyarat (Conditionally Unconstitusional), di mana dari sembilan majelis 2 (dua) hakim konstitusi memiliki pendapat berbeda (Dissenting Opinions). Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan MK Nomor : 20/PUU-XIV/2016 dan akibat hukum penyadapan setelah adanya putusan tersebut terhadap peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Mahkamah menilai warga Negara Indonesia yang juga menyandang status sebagai anggota DPR-RI akan dipertimbangkan tersendiri terhadap kedudukan hukumnya sesuai dengan kerugian konstitusional yang didalilkan. Dalam pertimbangan selanjutnya mahkamah menilai kerugian konstitusional pemohon tersebut memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Akibat hukum Putusan Mahkamah Konsitusi adalah setiap orang yang melakukan penyadapan sebagai alat bukti dalam rangka penegakan hukum harus mengacu pada persyaratan yang ditetapkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu penyadapan harus dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya. Saran yang dapat penulis sampaikan bahwa perlu adanya batasan kedudukan hukum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengajukan permohonan pengujian konstitusional ke Mahkamah Konstitusi.

 

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Penyadapan, Kedudukan Hukum.

Abstract

The Constitutional Court as one of the law enforcement agencies in Indonesia that plays a role in encouraging and reforming law, justice and democracy. The authority of the Constitutional Court in examining laws against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia often attracts attention and influences the entry into force of law in Indonesia. Testing of Law which is quite interesting to the public, namely in case Number: 20 / PUU-XIV / 2016 related to evidence of wiretapping. The applicant in the a quo test was Setya Novanto, who is a Member of the Indonesian Parliament who is still active. In the petition the petitioners submit constitutional review of Article 5 paragraph (1) and paragraph (2) as well as Article 44 letter b of Law Number 11 Year 2008 concerning Electronic Information and Transactions and Article 26 A Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Eradication Corruption Crime against Article 28 G paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The verdict is Conditionally Unconstitutional, in which of the nine assemblies 2 (two) constitutional judges have different opinions (Dissenting Opinions). The purpose of this study is to analyze the judgment of judges in the Constitutional Court Decision Number: 20 / PUU-XIV / 2016 and the legal consequences of wiretapping after the verdict on the laws and regulations. This type of research used in writing this thesis is a normative juridical approach to legislation, case approaches and conceptual approaches. Based on the results of the study, it can be concluded that the Court considers that Indonesian citizens who also hold the status as members of the House of Representative of Indonesia Republic will be considered separately for their legal position in accordance with the postulated constitutional impairment. In further consideration the court considered the applicant's constitutional impairment to have a causal relationship with the enactment of the electronic information phrase and / or electronic document. The legal consequences of the Constitutional Court Decision is that every person who conducts wiretapping as evidence in the context of law enforcement must refer to the requirements stipulated by the Constitutional Court Decision, namely wiretapping must be done at the request of law enforcement officials namely the Police, Prosecutors' Office and / or other law enforcement institutions. Suggestions that the author can convey that it is necessary to limit the legal standing of members of the House of Representatives in submitting an application for constitutional testing to the Constitutional Court.

 

Keywords: Constitutional Court Decision, Wiretapping, Legal Standing.

Published
2020-09-21
Section
ART 1
Abstract View: 61
PDF Download: 30