KESADARAN HUKUM KONSUMEN TERKAIT PENANDAAN PADA PRODUK KOSMETIK YANG DIPRODUKSI OLEH KLINIK KECANTIKAN

  • Dilla Nurfiana Astanti Universitas Negeri Surabaya

Abstract

Cosmetic products produced by beauty clinics according to Regulation of the Head of the BPOM No. 19 of 2015 on Cosmetic Technical Requirements must contain a minimum marking in the form of complete, objective, and not misleading information. The existence of cosmetic products that attached to the skin if they do not contain markings, it will endanger the health and safety of consumers. Marking is includes in the consumer's right to information as stipulated in Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK) which has a correlation with the business actor's obligation to include true, clear and honest information. Increased awareness, ability, and independence of consumers to protect themselves is needed if the business actor fails to carry out its obligations. This study aims to analyze consumer legal awareness related to marking on cosmetic products produced by beauty clinics. The research method used is empirical juridical data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results showed that consumer legal awareness was related to the marking of cosmetic products produced by beauty clinics at very low levels. The low awareness of consumer law is influenced by several factors which include the level of education, age, lack of awareness of the obligation of labeling by business actors, and consumers have never received information (socialization) related to the marking from the Central POM in Surabaya

Keywords: Consumer Law Awareness, Right to Information, Cosmetic Marking

References

DAFTAR PUSTAKA
Badan POM Republik Indonesia. 2017. Laporan Tahunan Badan POM Tahun 2017. Jakarta.
Kementrian Perindustrian Republik Indonesia. 2018. “Industri Kosmetik Nasional Tumbuh 20%.” Tim Humas Pengelola Website Kemenperin. Retrieved (https://kemenperin.go.id/artikel/18957/industri-kosmetik-nasional-tumbuh-20%25).
Kuncoro, Galuh Mekar. 2014. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Perawatan Wajah Tanpa Notifikasi.” Jurnal Novum, Universitas Negeri Surabaya 1(3):92–103.
Maulida, Nur Awaliya, Antari Ayuning Arsi, and Moh. Yasir Alimi. 2018. “Redefinisi Konsep Maskulinitas Laki-Laki Pengguna Perawatan Kulit Di Klinik Kecantikan Armina Desa Robayan Jepara.” Jurnal Solidarity, Jurusan Sosiologi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 7(1):344–53.
Mertokusumo, Soedikno. 1981. Menigkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Edisi Pertama. Edisi Pert. Yogyakarta: PT. Liberty.
Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821, Jakarta: Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia.
Republik Indonesia. 2015. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1986, Jakarta: Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 397, Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Republik Indonesia. 2018. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784, Jakarta : Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Salman, Otje and F. Anthon. 1993. Beberapa Aspek Sosiologi Hukum. Bandung: PT. Alumni.
Sari, Siska Diana. 2018. “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Berdasarkan Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara.” Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan 6(2):142.
Soekanto, Soerjono. 1982. Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali Press.
Soesilo, K. Zoemrotin. 1996. Penyambung Lidah Konsumen. Jakarta: Swadaya.
Usman, Atang Hermawan. 2014. “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia.” Jurnal Wawasan Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Bandung 30(1):35.
Waluyo, Bambang. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
Published
2020-09-09
Section
ART 1