KAJIAN YURIDIS ATAS KEBIJAKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PADA PT JASA MARGA TERHADAP PEKERJA AKIBAT PENERAPAN SISTEM OTOMATISASI

Abstract

Alternatif sistem pembayaran tol selain pembayaran tunai adalah melalui e-toll. Kehadiran e-toll memberikan dampak bagi karyawan PT Jasa Marga yakni akan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hakekatnya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan serta menerima imbalan dari hasil pekerjaannya. Tujuan penelitian ini ialahenganalisis PHK yang disebabkan dari penerapan sistem otomatisasi telah menjamin hak-hak pekerja dalam UU Ketenagakerjaan dan menganalisis sejauh mana negara menjamin hak – hak pekerjanya yang di-PHK akibat penerapan sistem otomatisasi untuk mendapatkan haknya sebagai pekerja. Penelitian ini menggunakan pendekatam konseptual, dan pendekatan perundang-udangan. Hasil penelitian ini adalah Pemutusan hubungan kerja dengan alasan otomatisasi tidak bisa dilakukan semena-mena oleh perusahaan karena menurut UU Ketenagakerjaan adalah upaya terakhir dan harus mengikuti Putusan MK Nomor 19/PUU-IX/2011. Pemutusan hubungan kerja akibat otomatisasi juga harus memperhatikan hak tenaga kerja khususnya mengenai uang pesangon. Negara tetap bertanggungjawab dikarenakan program otomatisasi merupakan program pemerintah melalui Permen PUPR Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Non Tunai di Jalan Tol. PT. Jasa Marga juga merupakan BUMN melalui PP Nomer 4 Tahun 1978 sehingga seharusnya sejalan dengan prinsip pembangunan nasional dalam UU BUMN dan UU Ketenagakerjaan. Diperlukan aturan mengenai PHK akibat adanya otomatisasi yang lebih tegas serta kesadaran dari BUMN dan pemerintah mengenai perlindungan tenaga kerja.

Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Efek Penerapan Sistem Otomatisasi, PT Jasa Marga

Alternative toll payment systems other than cash payments are via e-toll. The presence of e-tolls has an impact on PT employees which will be affected by Termination of Employment (FLE). Essentially everyone has the same opportunity to get a job and receive rewards from the work. The purpose of this study is 1) analyzing the layoffs caused by the implementation of the automation system whether it has guaranteed the rights of workers in the Manpower Act and, (2) analyzing the extent to which PT Jasa Marga guarantees the rights of workers who were laid off due to the implementation of the automation system to obtain his rights as a worker. This study uses a statute approach, and conceptual approach. The results of this study are termination of employment by reason of automation can not be done arbitrarily by the company because according to the Manpower Act is a last resort and must follow the Decision of the Constitutional Court Number 19 / PUU-IX / 2011. Termination of employment due to automation must also pay attention to labor rights, especially regarding severance pay. The state remains responsible because the automation program is a government program through Permen PUPR Number 16 / PRT / M / 2017 concerning Non-Cash Transactions on Toll Roads. PT. Jasa Marga is also a BUMN through PP Number 4 of 1978 so that it should be in line with the principles of national development in the SOE Law and the Manpower Act. Regulations regarding layoffs are needed due to firmer automation and awareness of SOEs and the government regarding labor protection.

Keywords: Termination of Employment, Effects of Implementing Automation Systems, Jasa Marga Ltd.