Pelaksanaan Hukum Terhadap Sistem Pengupahan Pekerja Dengan Perjanjian Secara Lisan DI UD Abbad Jaya

Abstract

Perjanjian kerja secara lisan merupakan perjanjian yang didasarkan pada rasa kepercayaan antara pemberi kerja dan pekerja. Namun dalam pelaksanaanya, perjanjian tersebut dapat memicu terjadinya perselisihan antar pihak. Seperti halnya hak yang didapatkan oleh pekerja UD Abbad Jaya yang didalam perjanjianya telah dijanjikan untuk mendapatkan upah sebesar Rp 2.500.000 secara tepat waktu. Akan tetapi adanya kekeliruan dalam pemenuhan perjanjian kerja oleh pihak UD Abbad Jaya yaitu hanya memberikan upah sebesar Rp 2.000.000 Hal ini menyebabkan terjadinya perselisihan hak antara pekerja dengan pemberi kerja di UD Abbad Jaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hukum atas perjanjian kerja secara lisan antara pekerja dengan UD Abbad Jaya dan untuk mengetahui upaya hukum pekerja atas pelaksanaan perjanjian lisan antara UD Abbad Jaya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif mengacu pada norma hukum dalam perundang-undangan serta norma yang berkembang di masyarakat. Hasil dan pembahasan menyatakan bahwa, pelaksanaan perjanjian lisan yang telah dilakukan UD Abbad jaya yang memberikan upah kurang dari yang diperjanjikan dan masuk dalam kategori suatu perbuatan wanprestasi. UD Abbad Jaya wajib membuat perjanjian secara tertulis dan dicatatkan di Instansi yang berwenang yaitu Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). UD Abbad Jaya dalam menyelesaikan perselesihanya dengan cara melakukan bipartit dan jika gagal, kedua belah pihak dapat mencatatkan perselisihan tersebut pada Kantor Disnaker setempat dengan melampirkan Bukti Perundingan Bipartit.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja Lisan, Pekerja, Perselisihan Hak.