KESINKRONAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KEKERASAN SEKSUAL PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Abstract

Kesetaraan gender merupakan tujuan di dalam perkembangan dunia yang biasa dikenal dengan (SDG’s) Suistanable Development Goals. Data terbaru Perserikatan Bangsa Bangsa tahun 2020, kesetaraan gender berada  pada peringkat 5 dari 17 target. Statistik data yang diambil dari situs resmi PBB  untuk perempuan memperlihatkan adanya peningkatan kekerasan fisik dan seks terhadap perempuan yang  usianya 15-49 tahun. Di Indonesia sendiri, dari  data Komnas Perempuan menyebutkan bahwa perkara terkait kekerasan terhadap perempuan atau anak mencapai angka 1.299 perkara. Penelitian ini berfokus pada bagaimana sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait Kekerasan Seksual yang ada di Indonesia pasca di sah-kanya UU TPKS. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan menggunakan Asas Systematische Specialiteit atau Kekhususan yang Sistematis, subjek personal, objek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, lingkungan dan area delicti berada dalam konteks kekerasan seksual dapat diperoleh bahwa undang-undang terkait  (UU PA, UU PKDRT, UU ITE dan UU Pornografi) mengatur lebih khusus. Sehingga UU TPKS sebagai pelengkap atas keksosongan hukum dari beberapa undang-undang sebelumnya. Akibat hukum dari di sah-kannya UU No.12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seks yaitu adanya perlindungan hukum terkait korban kekerasan seksual di Indonesia dalam ranah umum. Jika UU PKDRT khusus mengatur dalam lingkup rumah tangga, UU Perlindungan Anak yang khusus mengatur bila anak menjadi korban kekerasan seksual dan UU Pornografi yang fokus dalam kejahatan kekerasan seksual dalam ranah daring/online. UU TPKS memberikan payung hukum terkait perlindungan kekerasan seksual yang tidak ada di dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya.