TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBERIAN DANA TALANGAN PDAM DELTA TIRTA SIDOARJO PADA PERSATUAN SEPAKBOLA DELTRAS SIDOARJO, SEBUAH TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR NO : 128 /PID.SUS/2011/PN.SBY.

Abstract

Korupsi merupakan penyelewengan uang negara maupun suap demi keuntungan pribadi atau  golongan yang berimbas kesengsaraan bagi masyarakat Indonesia. Muncul paradigma dan pandangan kaku bahwa seseorang yang telah dinyatakan sebagai tersangka kasus korupsi, seringkali dinyatakan bersalah tanpa pengkajian mendalam. Contohnya  Ir.Vigit Waluyo dalam perkara peminjaman dana talangan PDAM pada Ps.Deltras oleh Hakim Pengadilan tipikor Surabaya. Atas desakan masyarakat pecinta bola Sidoarjo, Ir.Vigit Waluyo membantu pengusahaan pendanaan Ps.Deltras yang terancam degradasi namun usahanya diakhiri dengan pemidanaan penjara 1 tahun dan pelabelan koruptor baginya, hal ini tidak sesuai dengan Asas keadilan.

Skripsi ini akan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Karena menganalisa pertimbangan dan kriteria Hakim dalam memutuskan peminjaman dana talangan sebagai tindak pidana korupsi, Maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan Conseptual Approach, Statute Approach  dan Case Approach. Untuk  membuktikan ketidaksepahaman atas penjatuhan pidana korupsi atas peminjaman dana talangan PDAM untuk penyelamatan Ps.Deltras.                      

Kesalahan Prosedural dalam peminjaman dana PDAM Delta Tirta untuk Ps.Deltras dimulai dari arahan lisan Bupati Sidoarjo yang tidak diakuinya dalam persidangan. Namun keterangan 2 orang saksi dan keterangan terdakwa merupakan fakta bahwa ada statement Bupati yang memberi arahan lisan berkaitan dengan dana talangan tersebut. Menurut Philipus M.Hadjon arahan lisan dapat menjadi keputusan pemerintah yang sah. Hal ini bertentangan dengan peraturan daerah tentang pengelolaan dana PDAM , yang melarang adanya peminjaman dana. Meski fakta adanya dualisme hukum yang saling bertentangan dan peminjaman dapat merugikan keuangan Negara. Namun ada dasar perjanjian hutang piutang yang mendasari peminjaman tersebut, demi terpenuhinya rasa keadilan masyarakat pecinta bola Sidoarjo yang tidak diperhatikan oleh hakim pemutus perkara, sehingga diputuskan sebagai korupsi salah prosedural.

Atas ketidaksepahaman terhadap putusan Pengadilan Tipikor No : 128 /Pid.Sus/2011/Pn.Sby tentang korupsi karena salah prosedur , maka disarankan digunakan  teori hukum progresif  sebagai dasar pijakan dalam menghadapi fenomena hukum seperti ini. Bahwa Hukum dan keadilan tak selamanya tercermin dalam perundang-undangan atau hukum formil saja. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman  Pasal 5 ayat (1) telah menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kesalahan prosedural  terbukti dalam perkara ini namun unsur melawan hukum materiil tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim. Sehingga pidana penjara dan denda bagi Ir.Vigit Waluyo kurang  tepat adanya. Dan Putusan Lepas dari segala tuntutan adalah Putusan Bijaksana yang bisa diberikan Majelis  Hakim.

Kata Kunci: Korupsi, Putusan Pengadilan, Deltras, PDAM, Sidoarjo

ABSTRACT

Corruption is the embezzlement of State money and bribes for the sake of personal or group advantage which causes Indonesian people suffer. The paradigm and rigid view are starting to emerge that a person who has been accused as a suspect in corruption case, often convicted without an in-depth assessment.

For example, Ir.Vigit Waluyo in the case of borrowing local drinking water company (PDAM) bailout fund to Ps. Deltras by corruption court (Tipikor) judge Surabaya. The Sidoarjo citizen who love football insist that Ir. Vigit Waluyo tries to help the funding procurement but it ends up with 1 year imprisonment and the corruptor labeling for him, which is not appropriate with the principle of justice.                      

This thesis will analyze the judge's consideration in dropping the verdict. Because of the judge's criteria and considerations in deciding loan bailout as a corruption injustice analyzing, the research type used is the normative approach they are Conceptual Approach, Statute Approach, and Case Approach. To prove the dissent over the accusation of criminal corruption over PDAM bailouts loan in rescuing Ps. Deltras.

Procedural errors in loaning funds PDAM Delta Tirta to Ps.Deltras starts from the oral direction of Bupati Sidoarjo that is not admitted by him in the trial. However, from the information of 2 witnesses and the defendant’s statement, it shows the fact that there is an oral direction involving the bailout fund. According to Philipus M.Hadjon the oral direction can be a legal decision of the government. It is inappropriate with the local regulation about PDAM fund managing, which prohibits the fund loan.

Despite the fact of contradictive dualism law and the fund borrowing can harm State finance, there is basic debt agreement which underlays the loan. For the sake of the justice fulfillment of Sidoarjo citizens who love football, which is not observed by the judge, thus this case is decided as the procedural error corruption.

Because of the injustice of the Corruption Court verdict No: 128 /Pid.Sus/2011/Pn.Sby about the procedural error corruption, the using of progressive law theory is suggested as the basic theory to face this kind of legal phenomenon. That Legal and justice are not always depicted in the Constitution or formal law. The Constitution Law No. 48 Year 2009 About Juridical Power Clause 5 section (1) states that “Judge and Constitutional Judge are obliged to dig, follow and understand the legal values and justice which lives in the society.” Procedural error in this case is proven but the element of the act against material legal is legally not proven and not convincing by the Judge Panels. Thus, the imprisonment and fine for Ir.Vigit Waluyo are inappropriate. And the verdict of Freed from Accusation is the Wise Verdict which can be given by the Judge Panels.

Keywords: Corruption, Court verdict, Deltras, PDAM, Sidoarjo