STUDI KASUS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KAB. MOJOKERTO DALAM TINJAUAN KOMUNIKASI PUBLIK DI MASA PANDEMI COVID-19
Kata Kunci:
Informasi, Komunikasi, Publik, Keterbukaan
Abstrak
Covid - 19 adalah salah satu bencana non-alam yang paling meluas. Akibatnya, kehidupan sehari-hari individu sebagai makhluk sosial mulai beradaptasi dengan kondisi yang sedang berlangsung. Pola komunikasi tatap muka yang sering kita lakukan mengalami pergeseran dan berdampak besar pada aspek kehidupan. Demikian juga dengan instansi pemerintah dalam menyikapi proses berjalannya roda pemerintahan memerlukan strategi yang signifikan terutama dalam hal komunikasi publik kepada khalayak. Karena pada prinsipnya komunikasi harus mencakup setiap sikap yang memberikan arti kepada penerimanya, hal ini terjadi karena komunikasi merupakan hal yang abstrak dan memiliki banyak arti dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu keterbukaan informasi yang wajib dilakukan oleh instansi pemerintah khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika harus berdampak signifikan terhadap perilaku masyarakat.
Referensi
Arita, Z., Rahmi, E., & Fitria, F. (2021). Pelaksanaan Fungsi Penyiaran Sebagai Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Di Masa Pandemi Covid-19 Oleh Tvri Stasiun Jambi. Mendapo: Journal of Administrative Law, 2(3), 99-107
Budhirianto, S. (2012). Peran Chief Information Officer dalam Kelembagaan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pemerintah Kota Depok. Jurnal Penelitian Komunikasi, 15(2)
Cantril, Hadley. Gauging Public Opinion, Princeton, Princeton University Press, 1994.
Dwiyanto, A. (2017). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Gajah Mada University Press.
Febriananingsih, N. (2012). Keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan terbuka menuju tata pemerintahan yang baik. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 1(1), 135-156.
Flew, Terry. 2005. New Media. Oxford University Press
Idris, I. K. (2014). Peran humas pemerintah di era keterbukaan informasi.
Jurnal Universitas Paramadina, 11(6), 1147–1163. http://journal.paramadina.ac.id/index.php/upm/ article/view/50
Indah, T., & Hariyanti, P. (2018). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada dinas kominfo kota tasikmalaya. Jurnal komunikasi, 12(2), 127- 140.
Kristiyanto, E. N. (2016). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Informationin The Implementation of Public Service). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 16(2), 231-244 Nugroho, A. C. (2014). Representasi Agenda Media Dalam Isu High-taste
Content. Jurnal Studi Komunikasi dan Media, 18(1), 105-118.
Nupikso, D. (2015). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Website Pemerintah Daerah. JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi), 17(2), 113-128.
Nurdiansyah, E. (2016). Keterbukaan informasi publik sebagai upaya mewujudkan transparansi bagi masyarakat. Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, 3(2), 147- 151.
Prawira, M. (2014). INOVASI LAYANAN (Studi Kasus Call Center SPGDT 119 Sebagai Layanan Gawat Darurat Pada Dinas Kesehatan Provinisi DKI Jakarta). Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya, 2(4), 715±721.
Ramdani, Thoriq (2019) Pengelolaan Komunikasi Publik. Jurnal STIA LAN Jakarta.
Ripley, Randall B., 1985, Policy Analysis in Political Science, Nelson-Hall Inc., Chicago.
Rivai, A. R. A. (2013). Budaya kerja birokrasi pemerintah dalam pelayanan publik. Academica, 5(1).
Rondonuwu, B. C., Lapian, M. T., & Kairupan, J. K. (2017). Akuntabilitas Kinerja Aparat Dalam Pelayanan Publik Di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkoan. Jurnal Eksekutif, 1(1).
Santosa, P. (2017). Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance (Edisi Keempat). Bandung: PT Refika Aditama.
Setiaman, A., Sugiana, D., & Mahameruaji, J. N. (2013). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Jurnal kajian komunikasi, 1(2), 196-205.
Siswanto, B. D. L., & Abraham, F. Z. (2016). Peran humas pemerintah sebagai fasilitator komunikasi pada Biro Humas Pemprov Kalimantan Selatan. Jurnal Penelitian Komunikasi, 19(1). https://doi. org/10.20422/jpk.v19i1.64.
Solehah, N., & Aprianjani, C. (2019). Peran Komisi Infromasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Mendorong Tercapainya Keterbukaan Informasi Publik Di Bangka Belitung. Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 1(1), 20-39.
Surat Keputusan Menpan Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003
Susanto, E. H. (2011). Media relations dan transparansi informasi (tinjauan terhadap kesiapan badan publik dalam pemberlakuan uu keterbukaan informasi publik). Karya Ilmiah Dosen, 1-15
Tamburaka, Apriadi. Agenda Setting Media Massa, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012.
Zulaikha, Z., & Paribrata, A. I. (2017). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur Tahun 2016. Jurnal Studi Komunikasi, 1(2), 131-162
Budhirianto, S. (2012). Peran Chief Information Officer dalam Kelembagaan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pemerintah Kota Depok. Jurnal Penelitian Komunikasi, 15(2)
Cantril, Hadley. Gauging Public Opinion, Princeton, Princeton University Press, 1994.
Dwiyanto, A. (2017). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Gajah Mada University Press.
Febriananingsih, N. (2012). Keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan terbuka menuju tata pemerintahan yang baik. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 1(1), 135-156.
Flew, Terry. 2005. New Media. Oxford University Press
Idris, I. K. (2014). Peran humas pemerintah di era keterbukaan informasi.
Jurnal Universitas Paramadina, 11(6), 1147–1163. http://journal.paramadina.ac.id/index.php/upm/ article/view/50
Indah, T., & Hariyanti, P. (2018). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada dinas kominfo kota tasikmalaya. Jurnal komunikasi, 12(2), 127- 140.
Kristiyanto, E. N. (2016). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Informationin The Implementation of Public Service). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 16(2), 231-244 Nugroho, A. C. (2014). Representasi Agenda Media Dalam Isu High-taste
Content. Jurnal Studi Komunikasi dan Media, 18(1), 105-118.
Nupikso, D. (2015). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Website Pemerintah Daerah. JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi), 17(2), 113-128.
Nurdiansyah, E. (2016). Keterbukaan informasi publik sebagai upaya mewujudkan transparansi bagi masyarakat. Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, 3(2), 147- 151.
Prawira, M. (2014). INOVASI LAYANAN (Studi Kasus Call Center SPGDT 119 Sebagai Layanan Gawat Darurat Pada Dinas Kesehatan Provinisi DKI Jakarta). Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya, 2(4), 715±721.
Ramdani, Thoriq (2019) Pengelolaan Komunikasi Publik. Jurnal STIA LAN Jakarta.
Ripley, Randall B., 1985, Policy Analysis in Political Science, Nelson-Hall Inc., Chicago.
Rivai, A. R. A. (2013). Budaya kerja birokrasi pemerintah dalam pelayanan publik. Academica, 5(1).
Rondonuwu, B. C., Lapian, M. T., & Kairupan, J. K. (2017). Akuntabilitas Kinerja Aparat Dalam Pelayanan Publik Di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkoan. Jurnal Eksekutif, 1(1).
Santosa, P. (2017). Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance (Edisi Keempat). Bandung: PT Refika Aditama.
Setiaman, A., Sugiana, D., & Mahameruaji, J. N. (2013). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Jurnal kajian komunikasi, 1(2), 196-205.
Siswanto, B. D. L., & Abraham, F. Z. (2016). Peran humas pemerintah sebagai fasilitator komunikasi pada Biro Humas Pemprov Kalimantan Selatan. Jurnal Penelitian Komunikasi, 19(1). https://doi. org/10.20422/jpk.v19i1.64.
Solehah, N., & Aprianjani, C. (2019). Peran Komisi Infromasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Mendorong Tercapainya Keterbukaan Informasi Publik Di Bangka Belitung. Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 1(1), 20-39.
Surat Keputusan Menpan Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003
Susanto, E. H. (2011). Media relations dan transparansi informasi (tinjauan terhadap kesiapan badan publik dalam pemberlakuan uu keterbukaan informasi publik). Karya Ilmiah Dosen, 1-15
Tamburaka, Apriadi. Agenda Setting Media Massa, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012.
Zulaikha, Z., & Paribrata, A. I. (2017). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur Tahun 2016. Jurnal Studi Komunikasi, 1(2), 131-162
Diterbitkan
2023-06-13
##submission.howToCite##
Alkhakim, A. (2023). STUDI KASUS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KAB. MOJOKERTO DALAM TINJAUAN KOMUNIKASI PUBLIK DI MASA PANDEMI COVID-19. The Commercium, 6(3), 151-158. Diambil dari https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/Commercium/article/view/52856
Terbitan
Bagian
artikel
Abstract Views: 84
PDF Downloads: 50
