ASPEK POLITIS LUMPUR LAPINDO SIDOARJO TAHUN 2006-2014

Abstract

Perusahaan yang berada dalam naungan BPMIGAS adalah PT Lapindo Brantas. Perusahaan ini beroperasi semenjak 1999 di Porong, Sidoarjo. Letak geografis Sidoarjo sangat strategis dalam bidang industri. Pemilik saham terbesar adalah keluarga Aburizal Bakrie. Terjadinya peristiwa lumpur Lapindo pada 29 Mei 2006, telah membawa dampak besar bagi karir politik Aburizal Bakrie. Selain dampak politik, dampak lainnya juga terjadi di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan.
Pencalonan Aburizal Bakrie sebagai ketua Partai Golkar membuat warga korban lumpur melakukan berbagai aksi demo. Hal tersebut dilakukan untuk menuntut ganti rugi. Bakrie dinilai lebih mementingkan kepentingan politik daripada nasib korban lumpur yang diakibatkan oleh perusahaannya. Citra Aburizal Bakrie dan Golkar mulai menurun dengan banyaknya aksi demo. Dampak politis dari kasus lumpur Lapindo menjadi fokus utama penelitian.
Rumusan Masalah penelitian ini adalah 1) apa penyebab semburan lumpur, 2) dampak ekonomi, sosial, lingkungan dan politik dari peristiwa lumpur, 3) upaya penanggulangan lumpur Lapindo. Tujuan penelitiannya adalah mengungkap penyebab semburan yang menjadi perdebatan, upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya serta mengetahui dampak yang muncul akibat semburan lumpur baik dari segi politik, ekonomi, sosial dan lingkungan. Metode yang digunakan adalah pendekatan sejarah. Metode heuristik dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber koran, jurnal, buku dan wawancara. Kritik untuk menyeleksi sumber yang valid. Interpretasi yaitu menghubungkan sumber dengan fakta untuk membuat analisis dan opini penulis, dan historiografi adalah penulisan.
Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah penyebab semburan lumpur menjadi perdebatan, ada dua pendapat yaitu lumpur disebabkan oleh kesalahan prosedur pengeboran yang dilakukan PT Lapindo Brantas atau bencana alam. Meskipun Lapindo menyanggah bahwa penyebab lumpur adalah kesalahan pengeboran, namun pihak Lapindo dibantu pemerintah melakukan tanggungjawab sepenuhnya. Kontroversi terkait karir politik Aburizal Bakrie mulai merembet ke kasus lumpur Lapindo yang belum tuntas. Berbagai aksi demo yang dilakukan oleh korban lumpur terus menerus dilakukan. Sulitnya proses ganti rugi membuat warga melakukan demo untuk menarik simpati publik agar tidak mendukung Bakrie dalam karir politiknya. Unsur politik juga terlihat dari hasil putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa penyebab lumpur karena bencana alam dan pemerintah harus menggunakan dana APBN.
Luapan lumpur Lapindo merusak sebagian insfrastruktur ekonomi di Sidoarjo. Kerugian akibat lumpur ditanggung oleh PT Lapindo Brantas, masyarakat dan pemerintah. Semburan lumpur juga menimbulkan masalah sosial dalam pengungsian para korban lumpur. Selain itu, lumpur mengakibatkan lingkungan sekitar rusak tercemar. Pemerintah membuat kebijakan melalui Surat Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden untuk membentuk Timnas dan BPLS dalam upaya penanggulangan lumpur.

Kata Kunci : Aspek Politis, Lumpur Lapindo, Sidoarjo