PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

Abstract

Demokrasi Terpimpin merupakan pemikiran Presiden Soekarno yang dianggap dapat mengatasi segala kemelut yang di akibatkan oleh sistem multipartai di Indonesia. Banyaknya partai politik yang saling menjatuhkan dalam kabinet menjadikan pemerintahan tidak stabil dan menghambat terlaksananya program kabinet. Perpecahan yang terjadi di dalam pemerintahan karena sistem multipartai ini bahkan lebih parah dari konflik ras dan keagamaan. Sehingga pembubaran partai adalah agenda utama dalam menjalankan demokrasi terpimpin.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana situasi politik di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, 2) Mengapa setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1960 terjadi pembubaran partai, 3) Apa dampak pembubaran partai bagi kehidupan politik di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan situasi politik di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, untuk menganalisis hubungan Dekrit Presiden 5 Juli 1960 dengan pembubaran partai, dan untuk menganalisis dampak pembubaran partai bagi kehidupan politik di Indonesia.
Penelitian sejarah ini menggunakan metode penelitian sejarah meliputi heuristik, kritik, interpretasi hingga historiografi. Penelitian sejarah yang benar tidak terlepas dari proses heuristik yakni penelusuran sumber. Penelusuran sumber primer seperti Perundang-undangan antara lain PP No.6 Tahun 1960, Kepres No.200 tahun 1960, Penpres N0.7 tahun 1960 dan sumber pemberitaan media cetak sezaman dari surat-surat kabar Bintang Timoer, Abadi, Pikiran Rakjat, Nasional dan Sket masa pada tahun 1959-1966. Penelusuran sumber sekunder berupa buku-buku refrensi yang terkait dengan pembubaran partai politik Masyumi dan PSI pada masa demokrasi terpimpin.
Berdasarkan sumber yang di dapat penelitian ini mendapatkan hasil sebagai berikut. 1) Situasi politik mengalami kemacetan akibat sistem multipartai yang menyebabkan sering jatuhnya kabinet, terjadi perbedaan ideologi antara presiden yang pro PKI dengan Partai Masyumi dan PSI, terjadi kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah yang menyebabkan peristiwa PRRI 2) Kekuasaan presiden semakin besar sejak dikeluarkanya Dekrit 5 Juli 1960 sebagai awal demokrasi terpimpin, presiden membubarkan Partai Masyumi dan PSI yang tidak setuju dengan konsep demokrasi terpimpin dan beberapa pemimpin terlibat dalam PRRI. 3) Dampak politik yang ditimbulkan dari pembubaran partai adalah adanya penyimpangan konstitusi yang dilakukan presiden saat membubarkan Masyumi dan PSI dan semakin kuatnya pengaruh PKI dalam pemerintahan, dampak ekonomi Indonesia mengalami devisit anggaran karena banyaknya pengeluaran untuk menumpas anggota PRRI bersamaan dengan Indonesia keluar dari PBB, sehingga Indonesia tidak mendapat bantuan investor dan IMF, serta akhirnya pimpinan Masyumi dan PSI yang terlibat PRRI ditangkap dan pemimpin yang tidak terlibat juga dipenjara.

Kata Kunci : Demokrasi Terpimpin, Pembubaran Partai, Partai Masyumi, Partai Sosialis Indonesia (PSI)