PERJALANAN POLITIK NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1973-1984 Keluarnya Nahdlatul Ulama dari Partai Persatuan Pembangunan

Abstract

Perjalanan sejarah NU sekitar tahun 1973-1984 sangat menarik untuk dikaji, sebab pada saat tersebut NU berusaha keluar dari kemelut konflik yang disebabkan oleh hegemoni dan korporasi pemerintah. Masalah mulai muncul ketika tahun 1973 pemerintah menerapkan korporatisme partai, yaitu menggabungkan partai menjadi satu berdasarkan ideologinya. Tindakan tersebut sangat merugikan NU yang pada pemilu 1971 menjadi partai pemenang ke dua setelah Golkar. Kebijakan fusi membuat kiprah politik NU menjadi semakin terbatas dan eksistensinya secara otomatis terenggut oleh PPP.Dari peristiwa tersebut akhirnya muncul masalah-masalah baru yang melanda NU maupun PPP. Terkait dengan hal itu maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana sejarah keterlibatan NU di dunia politik?, 2). Bagaimana pemerintah Orde Baru melakukan hegemoni terhadap PPP dan NU? Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitin sejarah yang terdiri dari heuristic, kritik, interpretasi, dan historiografi. Adapun sumber utama yang digunakan adalah dokumen putusan Munas Alim Ulama Situbondo tahun 1973 dan Laporan Muktamar ke-27 Situbondo tahun 1984.Berdasarkan penemuan hasil analisis data, dapat dinyatakan bahwa konflik yang mengiringi perkembangan NU dan PPP pada tahun 1973-1984 muncul akibat hegemoni dan korporasi pemerintah, korporasi tersebut berupa pemaksaan fusi terhadap sembilan partai politik yang disederhanakan berdasarkan ideologinya menjadi dua saja. Sedangkan hegemoni pemerintah adalah upaya pengkerdilan partai politik melalui beberapa kebijakan. Beberapa diantaranya yaitu kebijakan fusi partai, ikut campurnya pemerintah dalam urusan internal partai (terutama suksesi kepemimpinan), pemaksaan RUU melalui parlemen meliputi RUU Perkawinan, RUU Parpol dan Golkar, RUU Pemilu, pembahasan aliran kepercayaan dan pelembagaan P4 (meskipun ada bebrapa pasal yang berhasil digagalkan oleh NU) serta kebijakan asas tunggal.Pada saat Muktamar Situbondo tersebut selain membahas tentang penerimaan Pancasila juga menyatakan sikap keluar dari PPP (bahkan politik praktis) setelah mengalami beberapa kali marjinalisasi politik dan puncaknya adalah ketika merasa dicurangi dalam penetapan DCS (Daftar Calon Sementara) oleh Naro.Kata Kunci : Politik, NU, PPP