KEBIJAKAN PIMPINAN TENTANG AKSESBILITAS MAHASISWA DISABILITAS FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Abstract

Disabilitas merupakan kondisi cacat fisik seseorang sehingga mengalami keterbatasan dalam
melakukan berbagai aktifitas. Penyandang disabilitas sering mendapatkan diskrimnasi secara
verbal dan nonverbal karena kondisi cacat mereka. Sebagai penyandang disabilitas mereka
memiliki hak, salah satu hak dengan mendapatkan Pendidikan dari jenjang dasar sampai dengan
jenjang perguruan tinggi. Hak – hak penyandang disabilitas telah diatur dalam undang – undang
dan peraturan pemerintah untuk dipenuhi pemerintahan pusat hingga daerah sebagai pelayanan
kepada semua masyarakat tanpa terkecuali penyandang disabilitas. Unesa sebagai instansi
Pendidikan memiliki peran penting dalam menerima mahasiswa disabilitas untuk mendapatkan
Pendidikan jenjang perguruan tinggi, Unesa juga merupakan kampus yang sering menjadi rujukan
penyandang disabilitas untuk melanjutkan kuliah. Untuk mendukung keperluan mahasiswa
disabilitas di Unesa, pimpinan mengeluarkan kebijakan – kebijakan untuk mendukung proses
perkuliahan mahasiswa disabilitas. Tetapi dalam praktik dan kenyataan dilapngan kebijakan
tersebut mengalami beberapa disfungsi atau nonfungsi. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dengan teori disfungsi milik Robert k. merton melihat
fenomena kebijakan dengan kenyataan sebagai kajian dalam penelitian ini. subjek penelitian
merupakan mahasiswa fakultas Teknik Unesa yang ditentukan dengan internal sampling dalam
penentuan subjek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara
mendalam, dan dokumentasi pendukung lainnya. Penelitian menggunakan analisis data milik
miles dan Huberman dengan melakukan 3 tahapan yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan
menarik kesimpulan. Temuan data dalam penelitian menemukan disfungsi pernyataan dan
kebijakan dengan pemenuhan kebutuhan mahasiswa disabilitas yang sebenarnya hak mereka
sudah diatur dalam undang – undang dan perturan pemerintah tetapi mengalami disfungsi manifes
dan laten saat peneliti melakukan penelitian.
Kata Kunci : Mahasiswa Disabilitas, Kebijakan, Disfungsi