IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PEMILIHAN UMUM SERENTAK DI INDONESIA : STUDI KASUS DAMPAK PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DAN 2019 DI KABUPATEN SIDOARJO
Abstract
Pemilihan umum di Indonesia mengalami perubahan signifikan melalui penerapan sistem pemilihan umum serentak yang dimulai pada Pemilu 2019. Perubahan sistem ini membawa implikasi terhadap proses dan hasil pemil termasuk partisipasi masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami bagaimana implementasi kebijakan sistem pemilu serentak dibandingkan dengan sistem pemilu terpisah pada Pemilu 2014, serta pengaruhnya terhadap partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Rumusan masalah dalam penelitian ini menjelaskan implementasi kebijakan sistem pemilu serentak beserta dampak partisipatif pemilih pada Pemilu 2014 dan 2019 di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber dari KPU, Bawaslu, dan Organisasi Pemuda di Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemilu serentak pada 2019 secara administratif lebih kompleks dibandingkan pemilu terpisah 2014, namun berhasil meningkatkan partisipasi pemilih dari 72,26% menjadi 82,18%. Kompleksitas sistem serentak berdampak pada beban kerja penyelenggara, tetapi peningkatan kesadaran politik dan efisiensi pelaksanaan turut mendorong keterlibatan masyarakat. Kesimpulannya, meskipun sistem pemilu serentak memiliki tantangan dalam pelaksanaan, namun dari sisi partisipasi masyarakat, sistem ini terbukti mampu meningkatkan keikutsertaan publik dalam pemilu. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan regulasi teknis, dan penguatan pendidikan politik untuk mendorong kualitas demokrasi yang lebih baik di tingkat lokal.
Downloads
References
ARSIP/DOKUMEN
DPR Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Jakarta: Sekretariat Negara.
DPR Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jakarta: Sekretariat Negara.
DPR Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum. Jakarta: Sekretariat Negara.
DPR Republik Indonesia. 2017. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jakarta: Sekretariat Negara.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo. 2014. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 (Pemilihan Presiden). Sidoarjo: KPU Sidoarjo.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo. 2014. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 (Pemilihan Legislatif). Sidoarjo: KPU Sidoarjo.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo. 2019. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019. Sidoarjo: KPU Sidoarjo.
Komisi Pemilihan Umum. 2013. PKPU No. 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Jakarta: KPU RI.
Komisi Pemilihan Umum. 2013. PKPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
Komisi Pemilihan Umum. 2014. PKPU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
Komisi Pemilihan Umum. 2014. PKPU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
Komisi Pemilihan Umum. 2014. PKPU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
Komisi Pemilihan Umum. 2018. PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu. Diubah dengan PKPU No. 28 Tahun 2018. Jakarta: KPU RI.
Komisi Pemilihan Umum. 2019. PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
Komisi Pemilihan Umum. 2019. PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
Komisi Pemilihan Umum. 2019. PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2013. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU- XI/2013. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK.
Pemerintah Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
B. HASIL PENELITIAN (SKRIPSI DAN JURNAL)
Aryojati Ardipandanto. 2019. Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri INFO Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol. XI, No. 11/I/Puslit/Juni/2019.
Aspinall, E., & Berenschot, W. 2019. Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia. Cornell University Press.
Asrina, A., & Anugrah. (2024). Urgensi Reformasi Sistem Pemilu Proporsional Tertutup untuk Memperkuat Representasi Politik di Indonesia. Nomokrasi Jurnal, 6(1), 10-12.
Hamdi Naufal Mahbub. 2018. Pengaruh Sosialisasi Politik dan Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa Mendik Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015. Indonesia: Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.
Kansil, C. S. T., & Haga, C. S. L. 2023. Analisis Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup di Indonesia. Jurnal Kewarganegaraan, 7(1), 882- 885.
Khadafie. 2024. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Skripsi. Program Studi Politik Indonesia Terapan. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Khairunnisa, M., & Fatimah, S. 2023. Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup pada Pemilu di Indonesia. Jurnal Tana Mana, 5(2), 95-98.
Ningsih, Dewi. 2023. Kompleksitas Surat Suara dalam Pemilu Serentak dan Implikasinya terhadap Kualitas Demokrasi. Jurnal Demokrasi dan Pemilu, Vol. 4 No. 1 : 15–30.
Purnamasari, Dwi & Kahfi, Ashabul & Rachman, Arief. 2015. Peran Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo. JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik). 3. 93. 10.21070/jkmp.v3i1.183.
Pusat Kajian Politik Departemen Ilmu Politik - FISIP Universitas Indonesia (PUSKAPOL FISIP UI). (n.d.). Analisis Perolehan Suara Dalam Pemilu 2014: Oligarki Politik Dibalik Keterpilihan Caleg Perempuan. In PUSKAPOL FISIP UI.
Risna. 2020. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jurnal Politik Lokal dan Pemerintahan, Vol. 5 No. 2 : 45–60.
Setiawan, B & Hartanto. 2023. Dampak Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Atau Tertutup Di Indonesia Terhadap Partisipasi Pemilih. Jurnal Muqoddimah, 4(1), 4-6.
Setiawan, H. B., & Hertanto. 2023. Dampak Sistem Pemilu Proporsional Terbuka atau Tertutup di Indonesia terhadap Partisipasi Pemilih. Jurnal Demokrasi, 3(1), 4-7.
Wonder, I., Siringoringo, P., & Situmeang, T. 2023. Analisis Yuridis Perbandingan Sistem Proporsional Tertutup dan Terbuka dalam Pemilu Legislatif. Jurnal Hukum Tora, 9(Special Issue), 360-363.
Zalzilah, Luthfi, dan Gumelar, Rizky. 2024. Media Sosial dan Partisipasi Politik di Era Pemilu Digital. Jurnal Komunikasi Politik Indonesia, Vol. 2 No. 2 : 41–55.
BUKU
Milbrath, Lester W., dan M. L. Goel. 1977. Political Participation: How and Why Do People Get Involved in Politics?. Chicago: Rand McNally College Publishing.
WAWANCARA
Junaidi. Diwawancarai oleh Penulis, 31 Mei 2025.
Nidhom, Ahmad. Diwawancarai oleh Penulis, 27 Mei 2025.
Nugraha, Agung. Diwawancarai oleh Penulis, 27 Mei 2025.
Yasin, Mokhamad. Diwawancarai oleh Penulis, 30 Mei 2025.
WEBSITE RESMI
BBC.com. KPU tetapkan Jokowi menang di pilpres. Diterbitkan Selasa, 22 Juli 2014.
Jatim.Antaranews.com. KNPI Sidoarjo Dukung Sukses Pemilu 2014. Diterbitkan Selasa 8 April 2014 pukul 14.35 WIB.
kab-sidoarjo.kpu.go.id. Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019. Diterbitkan Selasa 23 Juli 2019 pukul 21.27.
kab-sidoarjo.kpu.go.id. Perkembangan DPT Hasil Rekomendasi Bawaslu. Diterbitkan 2 Desember 2013. Diterbitkan 2 Desember 2013.
kab-sidoarjo.kpu.go.id. Perkembangan DPT Hasil Rekomendasi Bawaslu. diakses pada 20 Juni 2015 dari https://kab- sidoarjo.kpu.go.id/blog/read/perkembangan-dpt-hasil-rekomendasi-bawaslu.
Kompas.com. Ini Hasil Resmi Rekapitulasi Suara Pilpres 2014. Diterbitkan Selasa, 22 Juli 2014 pukul 20.57 WIB.
kpud.sidoarjokab.go.id. Nama Anggota KPU Kabupaten Sidoarjo. Diakses dari https://kpud.sidoarjokab.go.id/Page1152.htm.
Noer, C. H. KNPI Sidoarjo dukung sukses Pemilu 2014. ANTARA News Jawa Timur. Diterbitkan 8 April 2014.
Republikjatim.com. Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu 2019 di Sidoarjo Capai 82 Persen. Diterbitkan Kamis, 19 Sep 2019 pukul 16:56 WIB.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

