DAMPAK SOSIAL MASYARAKAT AKIBAT PEMISAHAN DAERAH ADMINISTRATIF KABUPATEN MOJOKERTO-JOMBANG 1903-1942

Abstract

Penelitian ini membahas dampak sosial yang timbul akibat pemisahan daerah administratif Kabupaten Mojokerto dan Jombang antara tahun 1903 hingga 1942. Pemisahan ini berawal dari kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Hindia Belanda yang kemudian melahirkan dua kabupaten mandiri dengan struktur birokrasi otonom. Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini menghasilkan tiga rumusan masalah, yaitu Bagaimana kondisi Kabupaten mojokerto dan jombang sebelum pemisahan daerah administratif, Bagaimana proses pemisahan daerah administratif Mojokerto dan Jombang, Apa dampak sosial masyarakat akibat pemisahan daerah administratif Mojokerto-Jombang.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah mencakup empat tahapan, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber (verifikasi), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan sejarah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemisahan administratif memiliki dampak dan hasil yang sama terhadap kedua wilayah. tidak hanya berdampak pada perubahan struktur pemerintahan lokal, tetapi juga memengaruhi birokrasi, sistem perpajakan, pembangunan infrastruktur, serta program subsidi sosial. Selain itu, pemisahan ini mendorong terbentuknya kemandirian fiskal dan tata kelola lokal yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Pemerintah daerah juga mulai menertibkan tindakan korupsi dan meningkatkan pelayanan publik. Dengan demikian, pemisahan administratif turut membawa perbaikan dalam aspek sosial dan tata kelola pemerintahan lokal.