DAMPAK SOSIAL EKONOMI RELOKASI KORBAN PENGGUSURAN BANGUNAN DIATAS TANAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA (Studi Pada Penghuni Rusunawa Keputih)

Abstract

Pembangunan sebuah kota tidak terlepas dari fenomena penggusuran. Penggusuran atau penertiban bangunan-bangunan yang di dirikan secara liar dan melanggar peraturan pemerintah, penggusuran merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menata kota. Selain itu penggusuran juga terjadi karena adanya alih fungsi lahan dari pemukiman menjadi fungsi-fungsi yang lain seperti perkantoran, pusat perdagangan, industri, dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial dan ekonomi serta menganalisis kondisi objektif korban penggusuran yang di relokasi pemerintah kota Surabaya ke rumah susun Keputih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Struktural Konflik dari Ralf Dahrendorf yang membahas tentang perbedaan distribusi otoritas yang mengakibatkan lahirnya kelompok-kelompok kepentingan. Kelompok-kelompok kepentingan itu terlihat dari kepentingan kelompok superordinasi dan subordinasi. Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap korban penggusuran yang di relokasi ke rumah susun Keputih. Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa proses relokasi yang dilakukan oleh pemerintah kota membawa masalah baru bagi korban penggusuran. Korban penggusuran mengalami dampak sosial dan ekonomi. Dampak sosial yang dialami berkaitan dengan interaksi sosial, pendidikan, adanya perbedaan norma antar penghuni, dan adanya perubahan sosial. Sementara itu, dampak ekonomi yang dirasakan seperti biaya hidup yang naik, usaha yang tidak bisa dilanjutkan kembali, dan kehilangan pekerjaan. Korban penggusuran pasrah saat dilakukan relokasi, karena korban penggusuran menyadari sedang berhadapan dengan pemegang otoritas yang memiliki wewenang, dan takut terhadap sanksi apabila menentang pemerintah. Selain itu, korban penggusuran menyadari menempati tanah milik pemerintah adalah perbuatan salah.

Kata Kunci : Pembangunan Kota, Penataan Tata Ruang, Relokasi, Penggusuran