IMPLEMENTATION OF MAYOR REGULATION NUMBER 32 OF 2024 ARTICLE 6 CONCERNING PREVENTION OF CHILD MARRIAGE IN SEMAMPIR DISTRICT, SURABAYA CITY
IMPLEMENTATION OF MAYOR REGULATION NUMBER 32 OF 2024 ARTICLE 6 CONCERNING PREVENTION OF CHILD MARRIAGE IN SEMAMPIR DISTRICT, SURABAYA CITY
DOI:
https://doi.org/10.26740/kmkn.v13n4.p327-338Keywords:
Child Marriage, Concerning Prevention , Surabaya CityAbstract
Child marriage is a complex social and economic problem that requires policies from the city government to address child marriage issues. In accordance with the policy of Surabaya Mayor Regulation Number 32 of 2024 Article 6 concerning the prevention of child marriage. The purpose of this study is to determine the strategy of Semampir District, Surabaya City in implementing Surabaya Mayor Regulation Number 32 of 2024 Article 6 concerning efforts to prevent and overcome the number of child marriages. The theory used is Public Policy according to Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn which has six criteria, namely policy objectives, resources, characteristics of implementing agents, disposition, communication, and economic, social, and political environments. The research method with a qualitative descriptive approach is related to explaining, describing, and describing in detail the role of Semampir District, Surabaya City in preventing child marriage. The number of informants was 3 informants taken based on purposive sampling technique. Data analysis was done by snowball sampling. The results of this study indicate that the Department of Women's Empowerment and Child Protection and Population Control of Surabaya City (DP3APPKB) through Semampir District, Surabaya City has several strategic programs in preventing child marriage in Surabaya City, which consist of Marriage Dispensation Counseling, Great Parents School, socialization, Surabaya Children's Forum, UPTD PPA, and partnerships with Regional Apparatus Organizations. The program is said to be successful, because the efforts made by Semampir District, Surabaya City have decreased from 17 cases of child marriage in 2022 to 5 cases in 2025. In addition, researchers hope that the community of Semampir District, Surabaya City will be more responsive to child care patterns.
Keywords : Prevention, Semampir District, Child Marriage
Downloads
References
Abdullah, D. (2019). Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jurnal Hukum Positum, 1(1), 83-103.
Alim, M. S. (2024). Ilmu Politik & Kebijakan Publik. Mega Press Nusantara. Alviana, I., Rosyadi, S., Simin, S., & Idanati, R. (2021). Partisipasi Forum Anak Banyumas dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak di
Amrikh Palupu, “Indonesia Darurat Perkawinan Anak, Stop Pernikahan Dini”, https://www.dream.co.id/lifestyle/sto ppernikahan-dini- pada-anak-diindonesia-ini-alasannya-180318j.html
Ayuwardany, W., & Kautsar, A. (2021). Faktor-Faktor Probabilitas terjadinya pernikahan dini di Indonesia. Jurnal Keluarga Berencana, 6(2), 49-57.
Azizul Hakim, A. (2024). TRANSFORMASI SOSIAL PADA PERCERAIAN:STUDI ANALISIS PADA MASYARAKAT MELAYU KABUPATEN BENGKALIS PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
Bagaskara, I. A. (2022). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang Dalam Memberikan Pemenuhan Hak Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan, 2(2), 157–176. https://doi.org/10.24167/jhpk.v2i2.5120
Desiyanti, Irne W. (2015). Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. JIKMU, Vol. 5, No. 2
Eleanora, F.N.,&Sari, A. (2020). Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak. In PROGRESIF: Jurnal Hukum (Vol.14, Issue 1).
Faida, Rizkiya Nurul. (2020) “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Bojonegoro.” UIN Sunan Ampel Surabaya.
Guntur Jatmiko Aji; Yakub Cikusin; Hirshi Anadza. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kota 65 Malang Dalam Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan
Hadiono, A. F. (2018). Pernikahan Dini dalam Perspektif Psikologi Komunikasi. Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, 9(2), 385-397.
Henriyani, E. (2019). Problematika Dalam Implementasi Kebijakan Publik. MODERAT : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 1(4), 657–666.
Jones, C. O. (2012). Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), cetakan kesebelas Jakarta: PT. In Rajagrafindo Persada. Kabupaten Banyumas Ditinjau dari Perspektif Multi Stakeholder Partnerships. JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik, 2(2), 277–287. https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i2.3738
Kaufman & Rasyid, 2011. Tugas dan Fungsi Pemerintah (2 frameit. blogspot.com/2011/11/tugas dan fungsi pemerintah.html).
Karmanis, M. S., & Karjono. ST., M. (2021). Analisis Implementsi Kebijakan Publik.
KESRA. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Journal Presumption of Law, 3(2), 160–180.
Khairunisa, A., & Winanti, A. (2021). Batasan Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 8(8), 774-84.
Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. Jurnal Esensi Hukum, 2(1), 27-48.
Malau, N. A., Kurniawan, A., Kusmendar, K., Widayati, T., Rozikin, I., Safii, M., ... & Adhania, L. S. O. (2024). Kebijakan Publik. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
Melia, F., Aldian, F. M., Pahlevi, M. S. F., Risqullah, R. N. I., & Oktaffiani, S. (2023). Peran pemerintah dalam meningkatkan volume ekspor jagung. Jurnal Economina, 2(1), 269-284
Meter, D. S. Van, & Horn, C. E. Van. (1975). The Policy Implementation Process: A conceptual Framework. In Administration & Society (Vol. 6,Issue4).https://doi.org/10.1177/009539977500600404
Muqaffi, A., Rusdiyah, R., & Rahmi, D. (2022). Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan. Journal of Islamic and Law Studies, 5(3).
NENDEN WIFDATUN, N. I. S. A. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG.
Ngolomasarani, S., La Suhu, B., & Suaib, R. (2023). PERAN PEMERINTAH DALAM MENGEMBANGKAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI DESA KIRA KECAMATAN GALELA BARATKABUPATEN HALMAHERA UTARA. JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO-JGOA, 5(2), 14-20. Pemerintah Kota Surabaya. (2023, November 7). Wujudkan Keluarga
Harmonis, Pemkot Surabaya Berikan Kelas Parenting PUSPAGA di Balai RW. Retrieved from surabaya.go.id: https://www.surabaya.go.id/id/berita/77162 /wujudkan keluargaharmonis- pemkot-surabaya-berikan-kelas-parentingpuspaga-di-balai-rw
Purwaningsih, E., & Setyaningsih, R. T. (2015). Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini Di Desa Jambu Kidul, Ceper, Klaten. INVOLUSI Jurnal Ilmu Kebidanan, 4(7).
Pramono, Joko. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Kebijakan Publik, 1–144.
Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. Journal of Management, Accounting, and Administration, 1(2), 77-84.
Rahmawaty, F., Silalahi, R. P., T, B., & Mansyah, B. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Mental pada Remaja. Jurnal Surya Medika (JSM), 276-281.
Raudlatun, & Asiah, K. (2020). Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak Di Masyarakat Madura. Khazanah Multidisiplin, 1(2), 98–107. https://doi.org/10.15575/km.v1i2.10314
Salampessy, M., Suhariyanto, D., Mesra, R., Qadri, U. L., Amane, A. P. O., Alaslan, A., ... & Siallagan, D. Y. (2023). Kebijakan Publik. CV.
Gita Lentera. Warniati, L. (2023). Fenomena Pernikahan Usia Anak Di Desa Cibubukan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Studi Pada Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar- Raniry (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).
Witaradya, Kertya. “Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy Implementation Process.” Jurnal Ilmu Pemerintahan 3, no. 2 (2020).
Yoshida, Y. H., Rachman, J. B., & Darmawan, W. B. (2022). Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Sebagai Implementasi Sustainable Development Goals (SDGS) Tujuan 5 (5.3). Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional, 1(3), 153-166.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 20 Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2023 tentang Peraturan Perubahan atas
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas, fungsi, serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Published
How to Cite
Issue
Section
Abstract views: 0
